ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun Anggaran 2025 di Ballroom Hotel Antariksa Kisaran, Kamis (6/11/2025). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., serta dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, dan pendamping sosial se-Kabupaten Asahan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Asrul Wahid, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap pentingnya satu basis data sosial ekonomi nasional. Dengan demikian, seluruh program bantuan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk memperkuat integrasi dan pemanfaatan data sosial.
Sebanyak 560 peserta dari unsur OPD, camat, kepala desa, operator SIKS-NG, pendamping PKH, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mengikuti kegiatan ini. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Kementerian Sosial RI. Para narasumber memaparkan pentingnya integrasi data antarinstansi, sinkronisasi data pusat dan daerah, serta pemanfaatan data kependudukan dalam sistem DTSEN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa DTSEN menjadi langkah strategis nasional dalam membangun kebijakan sosial berbasis data yang akurat dan berkeadilan. “Selama ini penyaluran bantuan sosial masih menghadapi tantangan ketidaktepatan sasaran. Melalui DTSEN, pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai sumber data lintas instansi agar penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk berperan aktif dalam proses pemutakhiran data di wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa keberhasilan DTSEN bergantung pada kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah desa hingga instansi teknis di daerah. (AK1)
