ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026.
Mengawali pemeriksaan tersebut, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan ini bertujuan menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan belanja barang dan jasa serta belanja modal JIJ agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Rianto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan siap memberikan dukungan penuh dan bekerja sama dengan Tim Pemeriksa BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif dan proaktif, terutama dalam menyiapkan data, dokumen, serta berbagai informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Menurutnya, keterbukaan dalam proses pemeriksaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan,” ujar Rianto.
Ia berharap pemeriksaan BPK RI tidak hanya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan, tetapi juga menghasilkan masukan dan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Perhatian tersebut terutama diarahkan pada pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Dwi Prayitno, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas rutin BPK RI dengan fokus pada kepatuhan pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal JIJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan pemeriksaan khusus, melainkan pemeriksaan kepatuhan untuk memastikan pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Prayitno menyebutkan, tim pemeriksa dijadwalkan melaksanakan tugas selama 29 hari ke depan sejak dimulainya pemeriksaan.
Adapun ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada Tahun Anggaran 2026, khususnya untuk menilai apakah pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan telah dilakukan secara patuh dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap koordinasi dan komunikasi antara Tim Pemeriksa BPK RI dengan seluruh jajaran Pemkab Asahan dapat berjalan baik sehingga proses pemeriksaan berlangsung lancar dan kebutuhan data maupun dokumen dapat dipenuhi.
Kegiatan Entry Meeting tersebut turut dihadiri para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, pimpinan OPD, Wakil Penanggung Jawab, serta anggota Tim Pemeriksa BPK RI.
Melalui pemeriksaan ini, Pemkab Asahan diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepatuhan dalam pengelolaan belanja barang dan jasa serta belanja modal JIJ menjadi aspek penting untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara tertib dan mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.(AP/red)


































