ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menyampaikan aspirasi mengenai rencana masuknya investasi di wilayah mereka kepada Komisi III DPR RI. Aspirasi tersebut disampaikan di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026), dengan lapangan kerja bagi generasi muda menjadi salah satu alasan yang disampaikan.
Juru Bicara Tokoh Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Muhammad Amin, mengatakan rombongan membawa petisi yang menurut mereka telah ditandatangani 1.115 warga atau sekitar 76,2 persen dari masyarakat di kecamatan tersebut. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan perwakilan masyarakat dalam pertemuan dan belum disertai verifikasi independen dalam informasi yang tersedia.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan diterima Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, bersama Anggota Komisi III Nazaruddin Dek Gam yang juga menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI serta Muhammad Rahul.
Amin mengatakan kebutuhan lapangan kerja bagi generasi muda menjadi salah satu alasan masyarakat menyampaikan dukungan terhadap rencana investasi.
“Kami membawa aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sejauh ini ingin ada lapangan kerja untuk masa depan anak-anak mereka,” ujar Amin.
Ia mengatakan investasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum diharapkan tidak hanya membuka kesempatan kerja, tetapi juga memberikan manfaat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Amin, masyarakat berharap perusahaan nantinya dapat memberikan ruang bagi putra-putri daerah untuk memperoleh pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan melalui pelatihan maupun pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan. Anak-anak kita yang mungkin belum memiliki kapasitas sesuai yang dibutuhkan, bisa dibimbing dan dibina, bahkan disekolahkan terkait bidang-bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan,” katanya.
Amin juga menyinggung kondisi geografis Beutong Ateuh Banggalang yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian.
Ia berharap investasi dapat membuka akses ekonomi yang lebih luas sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari lapangan pekerjaan, tetapi juga memiliki peluang untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas ekonomi lokal.
Harapan tersebut, kata Amin, perlu diikuti dengan komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan agar program ketenagakerjaan serta pemberdayaan masyarakat dapat disusun sesuai kebutuhan daerah.
Meski menyampaikan dukungan, Amin menegaskan bahwa masyarakat tetap menginginkan pelaksanaan investasi mengikuti ketentuan hukum dan memperhatikan lingkungan.
Ia juga menyebut masyarakat memiliki kepentingan untuk menjaga kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya, termasuk situs cagar budaya serta makam-makam bersejarah.
“Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dukungan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, berdasarkan keterangan Amin, disertai harapan agar pelaksanaan investasi tetap memperhatikan aspek lingkungan, adat, budaya dan kepentingan masyarakat lokal.
Namun, jenis investasi, perusahaan yang akan beroperasi, lokasi proyek, nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang ditargetkan, serta dokumen perizinan belum dijelaskan secara rinci dalam informasi yang disampaikan kepada publik.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang mengenai pembangunan daerah melalui investasi.
“Sebagai wakil rakyat, kami telah menampung aspirasi kawan-kawan dari Beutong Ateuh Banggalang terkait investasi yang masuk ke wilayahnya. Insyaallah, kami siap membantu kalau itu memang keinginan mayoritas masyarakat di Beutong Ateuh Banggalang,” kata Habiburokhman.
Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap aspirasi yang disampaikan rombongan masyarakat. Dukungan Komisi III dalam konteks tersebut perlu dibaca sebagai penerimaan aspirasi, bukan sebagai pernyataan bahwa seluruh proses perizinan atau kelayakan investasi telah dinyatakan selesai.
Dengan adanya petisi yang disebut ditandatangani 1.115 warga, tahapan berikutnya penting untuk melihat secara lebih rinci bentuk investasi yang akan masuk dan manfaat yang dijanjikan bagi masyarakat.
Informasi mengenai nama perusahaan atau investor, sektor usaha, lokasi proyek, luas lahan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja lokal yang ditargetkan, rencana pemberdayaan masyarakat, serta dokumen lingkungan menjadi bagian penting untuk diketahui publik.
Begitu pula dengan mekanisme konsultasi masyarakat. Jika terdapat warga yang memiliki pandangan berbeda terhadap rencana investasi, aspirasi tersebut juga perlu memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan demikian, dukungan terhadap investasi dapat berjalan beriringan dengan prinsip transparansi, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat lokal serta kepastian hukum.
Bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, manfaat investasi pada akhirnya tidak hanya dapat diukur dari masuknya modal, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, dan tetap menjaga lingkungan serta nilai sejarah dan budaya daerah.
Laporan : M. Fiqri-atapkota.
