ATAPKOTA.COM, BANDA ACEH – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Razali yang akrab disapa Nyakli Maop, mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh mengambil langkah konkret untuk memulihkan perekonomian masyarakat terdampak bencana sekaligus menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Desakan tersebut disampaikan terkait kondisi ekonomi warga yang hingga kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat bencana, terutama pada sektor pertanian dan perikanan.
Menurut Razali, bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghantam sumber mata pencaharian masyarakat. Sejumlah tambak dan persawahan yang menjadi tumpuan ekonomi warga disebut belum dapat kembali dimanfaatkan secara optimal.
“Banyak tambak dan sawah yang belum bisa kami gunakan. Kami sudah mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi tambak kepada pemerintah, tetapi sampai saat ini belum ada bantuan yang turun,” ujar Razali.
Ia menilai pemulihan ekonomi masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya memastikan kebutuhan pada fase tanggap darurat, tetapi juga harus mempercepat pemulihan mata pencaharian warga melalui program yang terukur.
Razali mengatakan kondisi tersebut semakin berat bagi masyarakat yang kehilangan atau terganggu sumber pendapatan utama. Kerusakan lahan produktif membuat sebagian warga kesulitan kembali bekerja, sementara proses rehabilitasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Ia juga menyoroti sejumlah bentuk bantuan dan program pemulihan yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah, termasuk Jaminan Hidup (Jadup), perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan, serta rehabilitasi lahan produktif.
“Janji-janji tersebut sampai saat ini belum kami rasakan secara maksimal. Karena itu, kami meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh mengambil langkah nyata untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus membantu masyarakat memulihkan sumber penghidupannya,” katanya.
Razali mendorong adanya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan.
Menurutnya, pemulihan tambak, sawah, dan lahan produktif harus berjalan beriringan dengan pembukaan kesempatan kerja baru. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi memiliki kembali sumber pendapatan yang dapat menopang kehidupan mereka dalam jangka panjang.
“Pemerintah harus hadir dalam proses pemulihan. Masyarakat membutuhkan pekerjaan dan kesempatan untuk kembali menghidupi keluarganya, bukan hanya bantuan yang bersifat sementara,” tegas Razali.
Desakan tersebut menjadi perhatian penting dalam agenda pemulihan pascabencana. Pemerintah perlu memastikan setiap program rehabilitasi benar-benar menjangkau masyarakat terdampak serta memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, terutama dalam mengembalikan lahan produktif dan pendapatan warga.
Laporan : Hasbi-atapkota.
