ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengetahui potensi bencana, tetapi juga memahami risiko di lingkungan masing-masing serta menyiapkan langkah mitigasi dan penyelamatan sejak dini.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut melalui Penelaah Teknis Kebijakan Kebencanaan, Afdoli, saat menjadi narasumber dalam talk show di Radio Kardopa, Jalan Iskandar Muda, Medan, Selasa (15/9/2026). Kegiatan yang merupakan kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut dengan Radio Kardopa itu mengangkat tema “Sumut Siaga Bencana, Kenali Risikonya, Siap Mitigasinya.”
Afdoli mengatakan sejumlah ancaman bencana perlu mendapat perhatian serius masyarakat Sumut. Ancaman tersebut meliputi gempa bumi, aktivitas vulkanik Gunung Sinabung, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin kencang.
“Sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat antara lain gempa bumi, aktivitas vulkanik Gunung Sinabung, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ditandai dengan munculnya titik api, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin kencang,” ujar Afdoli.
Menurut Afdoli, kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi dampak bencana. Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong gerakan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui program Keluarga Tangguh Bencana (Katana).
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesiapan, dan kemampuan masyarakat agar mampu menghadapi ancaman bencana secara mandiri, mengurangi risiko, serta mempercepat pemulihan setelah bencana terjadi.
Selain melalui masyarakat, edukasi kebencanaan juga terus didorong sejak lingkungan sekolah. Sosialisasi tersebut dinilai penting agar pengetahuan mengenai kebencanaan tidak berhenti pada pemahaman mengenai jenis bencana, tetapi berlanjut pada kemampuan mengambil keputusan ketika ancaman muncul.
Afdoli menekankan masyarakat perlu memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan mudah dipahami. Dengan demikian, warga dapat mengenali kondisi lingkungan, memahami peringatan dini, serta menentukan tindakan sebelum, ketika, dan setelah bencana terjadi.
“Peringatan dini jangan hanya dibaca, tetapi perlu dipahami. Jika kita ingin bepergian, gunakan saluran resmi untuk mendapatkan informasi cuaca,” katanya.
Pemprov Sumut juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan informasi resmi mengenai cuaca, aktivitas gunung api, potensi banjir, maupun ancaman bencana lainnya.
Informasi peringatan dini seharusnya menjadi dasar masyarakat dalam menentukan langkah keselamatan. Artinya, informasi mengenai potensi bencana tidak cukup hanya diketahui, tetapi harus diterjemahkan menjadi tindakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kepala BMKG Wilayah I Medan yang diwakili Pengamat Meteorologi Geofisika Budi Prasetyo mengatakan masyarakat perlu memahami karakteristik wilayah Sumut dan ancaman bencana yang berkaitan dengan kondisi cuaca.
Menurutnya, ancaman hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor perlu diantisipasi, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Curah hujan tinggi dapat meningkatkan risiko banjir sekaligus memicu longsor pada wilayah yang memiliki kondisi lereng dan tanah rentan. Karena itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini.
Selain hidrometeorologi, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman geofisika, khususnya gempa bumi.
Sumut berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas tektonik di sepanjang Pulau Sumatera. Kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan menghadapi gempa perlu menjadi bagian dari pengetahuan dasar masyarakat.
Budi juga mengingatkan masyarakat di wilayah pesisir mengenai potensi dampak gempa bumi kuat yang terjadi di laut.
“Ancaman gempa juga perlu diantisipasi masyarakat di wilayah pesisir karena gempa bumi kuat di laut dapat berpotensi diikuti tsunami. Selain itu, masyarakat pesisir perlu memperhatikan potensi banjir rob dan gelombang tinggi,” jelasnya.
Ancaman tersebut juga perlu diperhatikan nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di laut. Ketika terdapat informasi gelombang tinggi atau kondisi laut dinilai tidak aman, masyarakat diminta tidak memaksakan diri melaut dan mengikuti informasi keselamatan dari pihak berwenang.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak hanya membaca informasi cuaca dan peringatan dini, tetapi memahami konsekuensi serta tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan informasi tersebut,” ujar Budi.
Pesan Pemprov Sumut dan BMKG tersebut pada akhirnya menempatkan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam pengurangan risiko bencana.
Mengenali titik rawan di lingkungan tempat tinggal, mengetahui jalur evakuasi, memahami informasi resmi, serta menentukan tindakan ketika peringatan dini dikeluarkan menjadi bagian dari kesiapsiagaan yang perlu dibangun sebelum bencana terjadi.
Di sisi lain, efektivitas edukasi kebencanaan juga perlu diukur dari sejauh mana informasi tersebut benar-benar dipahami dan diterapkan masyarakat.
Sebab, peringatan dini tidak akan banyak berarti apabila masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan setelah informasi tersebut diterima.
Karena itu, penguatan edukasi kebencanaan, penyebaran informasi yang mudah dipahami, serta kesiapan masyarakat di wilayah rawan menjadi pekerjaan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.(AP/red)
