ATAPKOTA.COM, SUBULUSSALAM – Kebijakan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kota Subulussalam. Organisasi tersebut mempertanyakan perubahan jabatan seorang pejabat RSUD Kota Subulussalam yang dinilai membutuhkan penjelasan, terutama karena sehari setelah dimutasi, pejabat tersebut kembali ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan sebelumnya.
Ketua LAKI DPC Kota Subulussalam, Ahmad Rambe, menyoroti keputusan mutasi dan demosi yang diterbitkan Wali Kota Subulussalam pada 27 Oktober 2026. Persoalan itu merujuk pada Surat Keputusan (SK) Nomor 820/724/2026 tentang pemberhentian dari jabatan administrator dan pengangkatan ke dalam jabatan pengawas di lingkungan Pemko Subulussalam.
Salah satu pejabat yang tercantum dalam keputusan tersebut adalah Elfi Kholilah Nasution, AMF. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Bidang Penunjang Medik RSUD Kota Subulussalam. Melalui keputusan tersebut, yang bersangkutan dipindahkan ke jabatan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Simpang Kiri.
Namun, sehari setelah SK mutasi diterbitkan, tepatnya 28 Oktober 2026, muncul Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/726/2026 yang menunjuk kembali Elfi Kholilah Nasution sebagai Plt pada jabatan sebelumnya.
Perubahan dalam waktu berdekatan itu menjadi dasar pertanyaan LAKI mengenai pertimbangan dan prosedur administrasi yang digunakan pemerintah daerah.
“Kalau memang yang bersangkutan masih dibutuhkan dan dinilai mampu menjalankan tugas pada jabatan sebelumnya, mengapa sehari sebelumnya justru dilakukan mutasi dan demosi? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ungkap Ahmad Rambe.
Selain menyoroti penerbitan dua keputusan dalam waktu berdekatan, LAKI juga mempertanyakan proses pengangkatan Elfi ke jabatan administrator sebelum mutasi tersebut.
Ahmad Rambe menyebut pihaknya memperoleh informasi bahwa pejabat bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan Diploma III dan belum pernah menduduki jabatan pengawas sebelum menjabat sebagai kepala bidang.
LAKI mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya persyaratan pengangkatan dalam jabatan administrator sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 beserta perubahannya.
Menurut Ahmad, aspek pendidikan, pengalaman jabatan, kompetensi, dan kelengkapan administrasi perlu diperiksa untuk memastikan proses pengangkatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, informasi mengenai latar belakang pendidikan dan riwayat jabatan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen kepegawaian. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pengangkatan pejabat bersangkutan melanggar ketentuan sebelum instansi berwenang memeriksa persyaratan dan dokumen terkait.
LAKI juga meminta penjelasan mengenai keterlibatan pejabat tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Subulussalam.
Ahmad Rambe menyebut pihaknya memperoleh informasi bahwa nilai anggaran kegiatan BLUD yang dikelola mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun. Atas informasi tersebut, LAKI meminta Inspektorat Kota Subulussalam memeriksa dasar penunjukan PPTK, batas kewenangan pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya.
Permintaan pemeriksaan itu perlu ditindaklanjuti berdasarkan dokumen resmi, termasuk surat penunjukan PPTK, rincian kegiatan dan anggaran, laporan realisasi, serta hasil pengawasan internal. Besarnya nilai anggaran yang disebutkan belum dengan sendirinya menunjukkan adanya penyimpangan.
“Kami ingin memastikan seluruh proses pengangkatan jabatan dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan,” ujar Ahmad.
Untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah, redaksi ATAPKOTA.COM telah menghubungi Kepala BKPSDM Kota Subulussalam, Rano, melalui pesan pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 10.02 WIB.
Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi tersebut belum mendapat balasan. Tim Redaksi juga sebelumnya mendatangi kantor BKPSDM, tetapi pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Dengan belum adanya tanggapan tersebut, alasan penerbitan SK mutasi dan surat perintah Plt, dasar pertimbangan penempatan pejabat, serta riwayat pengangkatan ke jabatan administrator belum dapat dikonfirmasi kepada BKPSDM.
Redaksi membuka ruang bagi Wali Kota Subulussalam, BKPSDM, manajemen RSUD, Inspektorat, maupun pejabat yang disebutkan untuk memberikan penjelasan dan hak jawab atas persoalan ini.
Kejelasan dokumen mutasi, penunjukan Plt, persyaratan jabatan, serta pertanggungjawaban anggaran BLUD penting agar pengelolaan kepegawaian dan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.(AP/red)

































