ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Persoalan keterlambatan verifikasi, birokrasi disposisi, hingga jawaban pengaduan yang belum menyentuh akar masalah menjadi sejumlah tantangan yang disoroti dalam evaluasi pengelolaan layanan tersebut.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! Tahun 2026 di Aula Bina Graha Bapperida Provinsi Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (20/11/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing, S.STP., M.Si., turut mengikuti kegiatan yang melibatkan perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Sumut serta Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sumatera Utara tersebut.
Dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut Erwin Hotmansah Harahap diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Porman Mahulae, menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan harus menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
“Pelayanan publik merupakan wajah utama kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Sejalan dengan semangat kolaborasi Sumut Berkah, jajaran organisasi perangkat daerah dituntut menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi penuh pada kebutuhan warga,” katanya.
Menurut Porman, laporan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! dapat menjadi instrumen deteksi dini sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki birokrasi. Aduan masyarakat mencakup berbagai sektor, antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perizinan, dan administrasi kependudukan.
Namun, ia mengakui penanganan pengaduan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya keterlambatan verifikasi, proses disposisi yang berbelit antarunit kerja, serta respons tindak lanjut yang terkadang masih bersifat normatif dan belum menyelesaikan persoalan utama.
“Tantangan seperti keterlambatan proses verifikasi, disposisi yang masih berbelit antar unit kerja, hingga respons tindak lanjut yang terkadang normatif dan belum menyentuh akar persoalan masih kita temui,” kata Porman.
Ia menilai masyarakat tidak cukup hanya memperoleh kepastian bahwa laporan telah diterima. Pelapor juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai proses penanganan serta kepastian tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Porman menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelola pengaduan.
Pertama, menjadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan, bukan sebagai beban bagi instansi. Kedua, mempercepat respons serta tindak lanjut dengan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama untuk laporan yang melibatkan lebih dari satu kewenangan. Dinas Kominfo dan OPD terkait diminta proaktif mencari solusi tanpa saling melempar tanggung jawab.
Keempat, memastikan jawaban atas pengaduan bersifat substantif. Status selesai secara administratif, menurut Porman, tidak cukup apabila tidak disertai bukti penyelesaian di lapangan serta penjelasan yang jelas, santun, dan solutif.
Sementara itu, Ketua Panitia Exan Free Coco Rajagukguk menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi, efektivitas penanganan pengaduan, serta optimalisasi tindak lanjut laporan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, pembahasan difokuskan pada evaluasi kinerja penanganan laporan, identifikasi kendala teknis, dan perumusan strategi untuk meningkatkan kualitas respons pemerintah.
Exan berharap forum tersebut menghasilkan sinergi yang lebih kuat antarperangkat daerah sehingga penyelesaian pengaduan melalui SP4N-LAPOR! semakin efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Rakor tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Rega Tadeak Hakim dan perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara James Marihot Panggabean. Keduanya dihadirkan untuk menyamakan persepsi serta meminimalkan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Bagi pemerintah daerah, evaluasi SP4N-LAPOR! semestinya tidak berhenti pada koordinasi dan pembahasan teknis. Keberhasilannya perlu diukur dari kecepatan respons, ketepatan penyelesaian, transparansi tindak lanjut, serta sejauh mana pengaduan masyarakat benar-benar menghasilkan perbaikan layanan.(AP/red)































