ATAPKOTA.COM, MEDAN – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat hampir 37.000 peserta mengikuti program pengembangan kompetensi sepanjang 2026 hingga triwulan IV. Peserta tersebut berasal dari berbagai lingkungan pemerintahan, termasuk kementerian dan lembaga negara yang mempercayakan pelatihan aparatur kepada BPSDM Sumut.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM) BPSDM Sumut, Arie Ferdian Lubis, mengatakan salah satu instansi yang mengirimkan peserta dalam jumlah besar adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tahun ini, kementerian tersebut menitipkan pelatihan bagi hampir 900 calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada BPSDM Sumut.
Hal itu disampaikan Arie dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di lobi Dekranasda Sumut, Rabu (18/11/2026).
“Tahun ini saja, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menitipkan pelatihan CPNS-nya ke BPSDM Provinsi Sumatera Utara sebanyak hampir 900 orang,” ujar Arie.
Selain Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepercayaan penyelenggaraan pelatihan juga datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Kejaksaan Agung.
Menurut Arie, layanan pengembangan kompetensi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur Pemerintah Provinsi Sumut, tetapi juga peserta dari kementerian, lembaga, serta pemerintah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan pelatihan bagi peserta eksternal dilakukan melalui mekanisme badan layanan umum daerah (BLUD) dengan dana kontribusi. Pihaknya memastikan layanan, fasilitas, dan metode pembelajaran bagi peserta dari luar Pemprov Sumut diberikan dengan standar yang setara.
Arie menyebutkan, hingga triwulan IV 2026, jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi di BPSDM Sumut telah mencapai hampir 37.000 orang. Pelatihan dilaksanakan melalui pembelajaran klasikal di unit pelaksana teknis maupun secara daring.
“Ini merupakan kehormatan sekaligus bukti bahwa upaya pengembangan kompetensi yang kita lakukan secara kolaboratif telah menyentuh level nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut Augustinus Panjaitan mengatakan capaian tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem pembelajaran terintegrasi melalui program Sumut Corporate University (Sumut Corpu).
Melalui pendekatan tersebut, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) diarahkan agar tidak hanya bergantung pada pelatihan di ruang kelas, tetapi juga terhubung dengan pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan talenta aparatur.
Untuk mendukung penerapannya, BPSDM Sumut tengah menyusun dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai rancangan besar pengembangan sumber daya manusia aparatur. Selain itu, disiapkan pula Individual Development Plan (IDP) untuk memetakan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi setiap ASN.
Augustinus menjelaskan, HCDP akan menjadi acuan dalam memetakan jenis kompetensi yang dibutuhkan masing-masing perangkat daerah agar mampu menjalankan 17 program prioritas dan 53 program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
“HCDP ini menjadi master plan kita untuk memetakan jenis kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh setiap perangkat daerah guna memastikan mereka mampu mengeksekusi 17 program prioritas dan 53 program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Dari pemetaan manajemen talenta inilah nantinya turun menjadi IDP, sehingga setiap ASN memiliki rencana pengembangan kompetensi yang spesifik dan tidak asal mengikuti pelatihan,” jelasnya.
Dalam penerapan Sumut Corpu, BPSDM Sumut menggunakan pendekatan pembelajaran dengan komposisi 10 persen pembelajaran formal, 20 persen pembelajaran sosial (social learning), dan 70 persen pembelajaran berbasis pengalaman atau praktik langsung di tempat kerja (experiential learning).
BPSDM Sumut berharap pendekatan tersebut dapat memperkuat kompetensi aparatur sekaligus mendorong peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
Meski jumlah peserta pelatihan terus bertambah, efektivitas program pengembangan kompetensi tetap perlu diukur melalui peningkatan kemampuan ASN, penerapan hasil pembelajaran di tempat kerja, serta dampaknya terhadap kinerja perangkat daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(AP/red)
































