ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Realisasi penggunaan Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan pascabencana di Kabupaten Samosir mencapai Rp22,27 miliar atau 58,32 persen dari total alokasi Rp38,18 miliar. Capaian tersebut mendapat apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), meski pemerintah daerah masih diminta mempercepat penyelesaian program dan pertanggungjawaban anggaran.
Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Kunjungan Lapangan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir, Jumat (20/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemerintah pusat terhadap penggunaan TKD tambahan agar sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menjelaskan, sejumlah program yang dibiayai melalui TKD tambahan telah berjalan. Sementara itu, sebagian kegiatan lainnya masih dalam tahap pengerjaan fisik maupun proses administrasi pencairan.
Ia menyatakan pemerintah kabupaten berkomitmen menuntaskan seluruh program, baik dari sisi pelaksanaan pekerjaan maupun penyelesaian administrasi pertanggungjawaban.
“Kami terus berkomitmen menyelesaikan penerapan TKD ini hingga 100 persen, tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga pelaporan administrasi harus 100 persen,” tegas Vandiko.
Menurutnya, penggunaan TKD tambahan diarahkan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, dengan fokus pada penanganan kebencanaan, infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan ketahanan daerah pascabencana melalui program sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengapresiasi realisasi belanja Kabupaten Samosir yang telah melampaui 50 persen. Ia menyebut Samosir masuk lima besar kabupaten/kota di Sumatera Utara berdasarkan capaian realisasi belanja TKD tambahan.
“Kami mengapresiasi pengelolaan TKD di Sumut. Kabupaten Samosir rangking lima besar realisasi belanja. Melihat realisasi sudah bagus, sudah di atas 50 persen, bahkan jika digabung dengan pembangunan fisik bisa lebih,” ujarnya.
Meski demikian, Horas mengingatkan agar percepatan belanja tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan pengawasan. Pengadaan barang dan jasa didorong menggunakan sistem elektronik, sedangkan pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan fisik.
Ia juga meminta seluruh OPD berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Apresiasi juga disampaikan Kaposko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kastorius Sinaga. Ia menyebut Samosir masuk kategori wilayah hijau dan berada pada peringkat keempat daerah dengan realisasi TKD tambahan terbesar dan tercepat.
“Samosir masuk wilayah hijau, peringkat keempat terbesar dan tercepat merealisasikan TKD tambahan. Apresiasi kepada Bupati dan jajaran. Mohon sisanya dipercepat untuk direalisasikan sesuai surat edaran Mendagri,” ungkap Kastorius.
Selain percepatan realisasi, Kastorius mengingatkan pentingnya pemanfaatan anggaran untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap potensi bencana. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain mitigasi banjir serta penanganan dan normalisasi sungai yang berpotensi menimbulkan banjir.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang mengikuti kegiatan secara daring, turut mendorong percepatan belanja dan pemanfaatan e-katalog maupun marketplace dalam proses pengadaan. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian pekerjaan fisik dan administrasi pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Kemendagri, menurutnya, siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan optimal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Perencana Anggaran Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Ia menyampaikan pengelolaan TKD Kabupaten Samosir dinilai cukup baik dan kerap menjadi contoh, tetapi tetap perlu ditingkatkan melalui koordinasi, pendampingan, serta penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
Dengan realisasi sebesar 58,32 persen, masih terdapat sekitar Rp15,91 miliar dari total alokasi TKD tambahan yang belum terealisasi. Sisa anggaran tersebut menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan pemerintah daerah dengan tetap menjaga ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan administrasi.
Monitoring dan pendampingan Kemendagri diharapkan memastikan anggaran TKD tambahan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan pembangunan dan pemulihan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Samosir.(AP/red)































