ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Kabupaten Asahan yang mencapai 68,76 persen. Capaian tersebut menempatkan Asahan pada peringkat keempat di Sumatera Utara berdasarkan tingkat realisasi anggaran.
Apresiasi itu disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi TKD Tambahan bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (19/11/2026).
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan anggaran tersebut. Menurutnya, TKD Tambahan sangat membantu pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal, terutama untuk mempercepat pemulihan pascabencana yang terjadi pada November 2025.
Ia menjelaskan, bencana tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, hingga aktivitas perekonomian. Karena itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Taufik menegaskan, keberhasilan penggunaan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan. Pemerintah daerah juga harus memastikan setiap kegiatan memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara pengeluaran mengikuti proses monitoring dan evaluasi secara sungguh-sungguh. Mereka juga diminta menyampaikan kondisi riil di lapangan serta terbuka terhadap arahan dan masukan tim Kemendagri.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., mengapresiasi realisasi TKD Tambahan Kabupaten Asahan sebesar 68,76 persen. Berdasarkan capaian tersebut, Asahan berada di peringkat keempat di Sumatera Utara.
Namun, ia mengingatkan agar anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana. Seluruh kegiatan yang dibiayai melalui alokasi tersebut harus dioptimalkan dan dipercepat, dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Horas juga menegaskan pesan Menteri Dalam Negeri agar anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana tidak dialihkan ke kegiatan lain di luar kepentingan penanganan bencana.
Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Fernando Siagian, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut perintah langsung Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa daerah-daerah penerima TKD Tambahan.
Menurut Fernando, Kabupaten Asahan termasuk salah satu kabupaten/kota penerima TKD Tambahan terbesar di Sumatera Utara. Kehadiran tim Kemendagri bertujuan memastikan penggunaan anggaran telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar aktif mempublikasikan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui dukungan dana tersebut, termasuk melalui media sosial.
Dalam kesempatan yang sama, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., yang mewakili Kepala Posko Satgas PRR/Inspektorat Jenderal Kemendagri, menekankan pentingnya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Ia mengingatkan agar pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan kegiatan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, pengelolaan TKD Tambahan di Kabupaten Asahan diharapkan semakin optimal, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Terutama, anggaran tersebut harus mampu mempercepat pemulihan infrastruktur serta perekonomian masyarakat pascabencana.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berakhir sekitar pukul 12.15 WIB.(AP/red)































