ATAPKOTA.COM, BANDA ACEH – Konflik agraria antara PT Bumi Flora dan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur menjadi salah satu agenda khusus dalam kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ke Provinsi Aceh, 19–22 November 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Aceh tersebut menjadi ruang pembahasan mengenai persoalan sengketa lahan, tuntutan masyarakat terkait hak atas tanah ulayat, serta kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan lahan oleh perusahaan.
Kegiatan itu turut dihadiri jajaran manajemen PT Bumi Flora, termasuk direksi, manajer operasional, dan kuasa hukum perusahaan.
Persoalan PT Bumi Flora menjadi perhatian menyusul dinamika konflik lahan yang selama ini berkembang. Selain tuntutan masyarakat terkait tanah ulayat, perusahaan juga mengaku mengalami berbagai dampak akibat aksi demonstrasi yang pernah berlangsung di lingkungan perusahaan.
Menanggapi pertemuan tersebut, Adson, salah satu perwakilan manajemen PT Bumi Flora, menyampaikan kepada awak media melalui pesan WhatsApp bahwa kunjungan BAM DPR RI menjadi momentum penting untuk menyampaikan fakta dan data dari perspektif perusahaan.
Menurut Adson, dalam pertemuan tersebut pihaknya melihat adanya perhatian dan simpati dari sejumlah pihak setelah perusahaan memaparkan dokumen serta legalitas yang dimiliki.
Ia juga menyebut PT Bumi Flora selama ini mengalami kerugian akibat sejumlah aksi yang dinilai melanggar hukum, mulai dari dugaan penganiayaan, pembakaran, hingga perusakan fasilitas perusahaan.
“Semua pihak sudah menaruh simpatinya terhadap PT Bumi Flora setelah melihat fakta dan data serta keabsahan legalitas perusahaan. Selama ini perusahaan terus menjadi korban dan mengalami kerugian besar, serta isu-isu diskriminatif lainnya, mulai dari aksi penganiayaan, pembakaran, perusakan, dan aksi-aksi pelanggaran hukum lainnya,” ujar Adson.
Ia juga mempersoalkan dasar kepemilikan tanah yang diklaim oleh kelompok masyarakat yang melakukan demonstrasi. Menurutnya, sebagian demonstran tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan yang dipersoalkan. Bahkan, ia menyebut sebagian di antaranya berasal dari luar Kabupaten Aceh Timur dan luar Provinsi Aceh.
Namun, pernyataan tersebut merupakan keterangan sepihak dari pihak perusahaan yang masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah ulayat.
Adson berharap kunjungan BAM DPR RI dapat membuka ruang pembahasan yang lebih luas dan objektif sehingga persoalan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Di sisi lain, konflik agraria yang menyangkut tanah ulayat tidak cukup hanya dilihat dari aspek legalitas administratif perusahaan. Penelusuran terhadap asal-usul penguasaan tanah, riwayat hak, dokumen pertanahan, serta klaim masyarakat adat juga menjadi bagian penting dalam memperoleh gambaran persoalan secara menyeluruh.
Karena itu, penyelesaian konflik PT Bumi Flora membutuhkan keterbukaan informasi, pemeriksaan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelibatan seluruh pihak yang berkepentingan.
Kunjungan BAM DPR RI diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi dan penjelasan masing-masing pihak. Lebih dari itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan apakah klaim perusahaan maupun tuntutan masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat.
Dengan demikian, kepastian hukum bagi perusahaan tetap terjamin, sementara hak-hak masyarakat yang memiliki dasar hukum atas tanah ulayat juga mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari perwakilan masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah ulayat belum diperoleh. Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Laporan : Saiful, Zakaria-atapkota

































