ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana agar segera menuntaskan dua dokumen krusial sebagai syarat percepatan pemulihan pascabencana. Kedua dokumen tersebut adalah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data By Name By Address (BNBA).
Arahan itu disampaikan Bobby Nasution dalam rapat koordinasi percepatan penanganan pascabencana yang digelar di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Menurut Bobby, kelengkapan dan keakuratan dua dokumen tersebut menjadi acuan utama pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025.
Bantuan yang dimaksud meliputi Dana Tunggu Hunian (DTH), stimulus ekonomi, pembangunan hunian tetap (huntap), bantuan mebeler rumah, hingga berbagai bentuk bantuan sosial lainnya.
Bobby mengungkapkan, hingga rapat tersebut berlangsung, masih terdapat dua daerah yang belum menyelesaikan penyusunan dokumen R3P. Ia meminta agar pemerintah daerah terkait segera merampungkan dokumen tersebut agar proses penyaluran bantuan tidak terhambat.
“Buat datanya secepat dan setepat mungkin. Sebentar lagi Ramadan, kita ingin masyarakat bisa beribadah dengan nyaman. Kemudian Idulfitri, kita tidak ingin masyarakat kita masih berada dalam situasi bencana saat Hari Raya,” ujar Bobby.
Untuk menjamin validitas data, Bobby menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan, dalam proses penyusunan data.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah persoalan hukum maupun maladministrasi di kemudian hari. Setelah itu, data akan diverifikasi lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Berkolaborasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan Kejaksaan agar data benar secara administrasi. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh BPS. Karena itu, kita perlu bekerja lebih cepat,” kata Bobby.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri seluruh kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana, di antaranya Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar P. Hutabarat, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta sejumlah bupati dan wali kota lainnya.
Turut hadir pula jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota, guna menyamakan langkah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara. (AP)
