Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disepakati, Bobby Nasution Sebut Tahapan Penting Menuju APBD 2027

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 30 Juli 2026 - 13:25 WIB

4088 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Lanjutan Pengambilan Keputusan Bersama antara DPRD Sumut dengan Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (30/7/2026).

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Lanjutan Pengambilan Keputusan Bersama antara DPRD Sumut dengan Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (30/7/2026).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Kamis (30/7/2026).

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan pimpinan DPRD Sumut. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti didampingi para wakil ketua DPRD.

Kesepakatan itu menjadi salah satu tahapan administrasi yang harus dilalui sebelum Ranperda dievaluasi oleh pemerintah pusat dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut atas proses pembahasan yang telah berlangsung hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan perhatian, masukan, serta mencurahkan waktu dan tenaga dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga dapat disepakati bersama,” ujar Bobby.

Bobby menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017, Ranperda yang telah disetujui bersama wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Menurutnya, tahapan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan proses pengelolaan keuangan daerah, termasuk sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia menambahkan, persetujuan bersama tersebut merupakan hasil dari rangkaian mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses tersebut meliputi penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemeriksaan serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pembahasan bersama DPRD, kunjungan kerja komisi dan badan anggaran, penyampaian pandangan fraksi, hingga pembahasan akhir sebelum pengambilan keputusan.

“Kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,” kata Bobby.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda tersebut selanjutnya akan dikirim kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.(AP/red)

Berita Terkait

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka
Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka
Humanis di Jalan, Polda Sumut Edukasi Pengendara dalam Operasi Zebra Toba 2026
PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Tanam Ulang 313 Hektar Sawit
SD Negeri Terus Kehilangan Siswa, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Pematangsiantar
Tahun 2027, Seluruh SMP Negeri Pematangsiantar Bakal Punya Kelas Unggulan
Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:46 WIB

Bukan Sekadar Menindak, Polda Sumut Kedepankan Edukasi Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026

Selasa, 17 November 2026 - 17:17 WIB

Operasi Zebra Toba 2026, Polda Sumut Kerahkan 1.527 Personel dan Awasi 10 Pelanggaran

Selasa, 10 November 2026 - 21:56 WIB

Bobby Nasution Paparkan Program Pemerataan Pembangunan kepada Mahasiswa, Rp450 Miliar Disiapkan untuk Infrastruktur Desa

Selasa, 10 November 2026 - 21:50 WIB

Ikuti Arahan Presiden, Wapres Gibran Akan Fight di Jalur Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 20:41 WIB

TKD Simalungun 2027 Berkurang Rp 88,45 Miliar, Bupati Anton Sampaikan Nota Pengantar APBD

Selasa, 10 November 2026 - 20:40 WIB

Kapolda Sumut: Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga, Mahasiswa Diajak Bersinergi Berantas Narkoba

Selasa, 10 November 2026 - 13:05 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Pemprov Sumut dan Kodaeral I Tabur Bunga di Perairan Belawan

Selasa, 10 November 2026 - 10:01 WIB

Bobby Nasution Kendalikan Inflasi Sumut, Turun dari 4,79% Jadi 2,71%

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:38 WIB