Bobby Nasution Berkantor di Kepulauan Nias, DPRD Sumut Soroti Penggunaan Anggaran Rp 500 Miliar

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:57 WIB

40206 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution di dampingi sejumlah OPD dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu,  dan aggota DPRD Sumut berdialog dengar pendapat dengan masyarakat Kabupaten Nias Uara, Kamis (6/8/2026)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution di dampingi sejumlah OPD dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, dan aggota DPRD Sumut berdialog dengar pendapat dengan masyarakat Kabupaten Nias Uara, Kamis (6/8/2026)

ATAPKOTA.COM, NIAS UTARA – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk pembangunan di seluruh Kepulauan Nias pada 2026. Besaran anggaran tersebut menjadi perhatian Komisi D DPRD Sumut yang turun langsung meninjau pelaksanaan sejumlah program pembangunan saat Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menjalankan agenda pemerintahan di wilayah tersebut, Kamis (6/8/2026).

Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Sibarani mengapresiasi kebijakan Bobby Nasution yang berencana berkantor di Kepulauan Nias selama tiga bulan. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah provinsi terhadap percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.

“Yang pasti hari ini kita apresiasi langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh saudara Gubernur sebagai komitmen dalam mendukung pembangunan, khususnya percepatan pembangunan di Kepulauan Nias,” kata Timbul saat berada di kawasan Pantai Tureloto, Lahewa, Nias Utara, Kamis (6/8/2026).

Menurut Timbul, kehadiran Komisi D di Kepulauan Nias bukan hanya untuk mengikuti agenda gubernur, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dan anggaran Pemerintah Provinsi Sumut.

Ia mengatakan DPRD perlu melihat secara langsung pelaksanaan program di lapangan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Timbul menyebut anggaran pembangunan yang dialokasikan ke Kepulauan Nias mencakup sejumlah sektor, antara lain infrastruktur, kesehatan, irigasi, dan pendidikan.

“Dari anggaran yang dialokasikan ke Kepulauan Nias ini ada berbagai bidang, seperti infrastruktur, kesehatan, irigasi, pendidikan, dan lainnya. Kami sudah melihat program-program tersebut mulai berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat, khususnya dalam mendukung perekonomian di Kepulauan Nias,” ujarnya.

Meski mengapresiasi pelaksanaan sejumlah program, DPRD Sumut menilai pengawasan tetap diperlukan agar penggunaan anggaran tidak berhenti pada proses pembangunan fisik, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.

Anggota DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu mengatakan kebijakan Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias menjadi pendekatan yang berbeda dalam melihat langsung persoalan masyarakat.

Defri menyampaikan hal tersebut saat bertemu masyarakat di Lotu, Nias Utara, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat dapat membuka ruang untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan pembangunan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.

“Dengan begitu banyaknya anggaran Pemprov di Kepulauan Nias, kami dari Komisi D DPRD Sumut merasa perlu melihat langsung bagaimana anggaran yang dibawa ke Kepulauan Nias ini bisa tepat guna dan tepat sasaran,” kata Defri.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan Pemprov Sumut mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan di seluruh Kepulauan Nias pada 2026.

Menurut Bobby, anggaran tersebut meningkat dibandingkan alokasi pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp250 miliar.

“Untuk Kepulauan Nias, kami informasikan bahwa pada 2026 ini kami mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk seluruh Kepulauan Nias. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp250 miliar,” kata Bobby.

Kenaikan alokasi anggaran tersebut menempatkan Kepulauan Nias sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan Pemprov Sumut.

Namun, besarnya anggaran juga beriringan dengan kebutuhan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Komisi D DPRD Sumut menyatakan akan melihat langsung progres pekerjaan dan pemanfaatan anggaran agar pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan berkantor di Kepulauan Nias tidak hanya menjadi agenda kehadiran pemerintah di daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk mempertemukan pelaksanaan program, pengawasan anggaran, dan aspirasi masyarakat secara langsung.(AP/red)

Berita Terkait

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka
Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka
PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Tanam Ulang 313 Hektar Sawit
SD Negeri Terus Kehilangan Siswa, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Pematangsiantar
Tahun 2027, Seluruh SMP Negeri Pematangsiantar Bakal Punya Kelas Unggulan
Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah
Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemprov Sumut Perkuat Transparansi dan Cegah Korupsi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:41 WIB

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka

Jumat, 20 November 2026 - 19:17 WIB

Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 17:38 WIB

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 November 2026 - 08:58 WIB

PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Tanam Ulang 313 Hektar Sawit

Kamis, 19 November 2026 - 16:32 WIB

SD Negeri Terus Kehilangan Siswa, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Pematangsiantar

Kamis, 19 November 2026 - 15:55 WIB

Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 16:07 WIB

Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemprov Sumut Perkuat Transparansi dan Cegah Korupsi

Rabu, 18 November 2026 - 15:49 WIB

Cegah Ancaman Narkoba Sejak Dini, Pemkab Simalungun Gelar Sosialisasi P4GN, 200 Pelajar Ikuti Kegiatan

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:38 WIB