ATAPKOTA.COM, GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh kepala daerah di Kepulauan Nias mempercepat pengajuan usulan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2027. Percepatan tersebut dinilai penting agar program yang disepakati dapat mulai dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.
Permintaan itu disampaikan Bobby saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKP di kediaman sementara Gubernur Sumut di Gunungsitoli, Sabtu (8/8/2026).
“Untuk 2027, kalau bisa disegerakan usulannya, sehingga awal tahun 2027 sudah bisa dilaksanakan,” ujar Bobby.
Bobby meminta para bupati dan wali kota di Kepulauan Nias menyusun program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia secara khusus menyoroti sektor perekonomian, fasilitas kesehatan, dan pendidikan sebagai bidang yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan usulan.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Sumut menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi sekitar Rp 53 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias.
Dana tersebut digunakan untuk sejumlah program pembangunan, antara lain perbaikan dan pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, serta pembangunan sumur bor.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, alokasi BKP 2026 terdiri atas:
- Kabupaten Nias Utara: Rp 23,42 miliar;
- Kabupaten Nias: Rp 8 miliar;
- Kabupaten Nias Selatan: Rp 7,95 miliar;
- Kabupaten Nias Barat: Rp 5 miliar;
- Kota Gunungsitoli: Rp 9,32 miliar.
Dengan alokasi tersebut, pemerintah daerah di Kepulauan Nias memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dibiayai melalui BKP berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah berharap penggunaan BKP dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kita harap BKP yang disalurkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Dikky.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program BKP Tahun Anggaran 2026. Pemerintah provinsi juga menggali kebutuhan daerah sebagai bahan penyusunan program yang akan diusulkan untuk Tahun Anggaran 2027.
Percepatan pengusulan program diharapkan dapat membuat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan lebih awal. Namun, usulan tersebut tetap harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorongan percepatan usulan BKP 2027 menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mulai menyiapkan program pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya sebelum pelaksanaan 2026 berakhir.
Bagi Kepulauan Nias, program yang diusulkan akan menentukan sektor mana yang mendapat dukungan pembiayaan provinsi pada tahun berikutnya. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan program yang diajukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta memiliki perencanaan dan target yang jelas.
Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Bupati Nias Yaatulo Gulo, Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Chandra Dalimunthe, serta Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.(AP/red)
































