ATAPKOTA.COM, BENGKULU – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, periode 2020–2024, terus bergulir. Terbaru, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menggeledah dua kantor pada Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan tersebut menyasar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai serta Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu.
Langkah penyidik ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pengumpulan alat bukti untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian selama periode 2020–2024.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bengkulu, Fri Wisdom Saragih Sumbayak, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Bengkulu Nomor PRINT-1381/L.7/Fd.2/10/2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Selain itu, tindakan tersebut juga berlandaskan Surat Perintah Penggeledahan Nomor PRINT-1486/L.7/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Adapun lokasi pertama yang digeledah adalah Kantor KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir. Rustandi Sugianto, Pulau Baai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.
Lokasi kedua adalah Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu yang berada di Gedung PT Pelabuhan Tanjung Priok Lantai 3, Jalan Yos Sudarso Nomor 9, Pulau Baai, Bengkulu.
Fri Wisdom menyampaikan, penggeledahan di kedua lokasi tersebut merupakan kelanjutan dari tindakan penyidikan sebelumnya yang telah dilakukan di enam lokasi lainnya.
Dengan demikian, hingga 10 November 2026, Tim Penyidik Kejati Bengkulu telah melakukan penggeledahan di delapan lokasi terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai.
Penggeledahan di lingkungan KSOP dan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri aspek pengelolaan kegiatan kepelabuhanan selama periode perkara yang sedang disidik.
Meski demikian, penggeledahan merupakan tindakan dalam proses penyidikan dan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan ataupun kesalahan pihak yang kantornya menjadi sasaran tindakan hukum tersebut.
Kejati Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari penyidikan tersebut, termasuk konstruksi dugaan tindak pidana, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta potensi kerugian negara apabila ditemukan berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan yang berwenang.
Laporan : Sudarwan-atapkota.
