Bara JP Bengkulu Hormati Pengunduran Diri Gibran, Soroti Dedikasi untuk Masyarakat
ATAPKOTA.COM, BENGKULU – Sekretaris DPD Bara JP Provinsi Bengkulu, Rizki Dini Hasanah, S.Kep., S.H., menyampaikan pernyataan sikap terkait keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Sabtu, 14 November 2026.
Rizki menyatakan pihaknya menghormati keputusan tersebut. Menurutnya, langkah Gibran bukan semata-mata keputusan politik, melainkan bentuk kedewasaan, kerendahan hati, dan tanggung jawab seorang pemimpin yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
“Kami menghormati dengan penuh ketulusan keputusan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” demikian pernyataan Rizki.
Ia menilai pengabdian Gibran selama menjabat Wakil Presiden meninggalkan kesan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu. Rizki menyinggung kehadiran Gibran dalam sejumlah persoalan daerah, mulai dari pendangkalan perairan Pulau Baai, krisis bahan bakar minyak (BBM), hingga penanganan dampak gempa.
Menurut Rizki, Gibran tidak hanya memantau persoalan dari jauh, tetapi juga turun langsung untuk melihat kondisi lapangan dan mendengarkan keluhan masyarakat.
Rizki juga menyebut Gibran sebagai salah satu panutan bagi generasi muda Indonesia. Ia menilai usia muda bukan penghalang untuk memimpin, bekerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Beliau membuktikan bahwa anak muda bukan hanya pelengkap, tetapi mampu memimpin, melayani, dan hadir di tengah rakyat,” ujarnya.
Menanggapi proses pengisian jabatan Wakil Presiden berikutnya, Rizki berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memilih sosok yang mampu menciptakan suasana politik lebih sejuk dan meredam kegaduhan di tengah masyarakat.
Ia juga berharap jabatan Wakil Presiden ke depan diisi oleh figur yang dihormati serta mampu menjaga persatuan bangsa.
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden merupakan bagian dari marwah negara yang harus dijaga dan dihormati. Pemegang jabatan tersebut diharapkan mampu menjadi pemersatu, bukan justru memperlebar perbedaan.
Dalam pernyataannya, Rizki turut menekankan bahwa kekuasaan bukan milik pribadi, melainkan amanah yang bersumber dari kedaulatan rakyat.
Ia mengutip prinsip hukum Latin Salus Populi Suprema Lex Esto, yang bermakna keselamatan atau kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi. Karena itu, menurutnya, setiap keputusan pemimpin harus diukur berdasarkan manfaatnya bagi rakyat, bukan semata-mata keberlangsungan jabatan.
Rizki memandang pengunduran diri yang dilandasi kesadaran dan keikhlasan sebagai bagian dari moralitas kepemimpinan. Baginya, negara hukum tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga pemimpin yang memiliki nurani dan mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Sebagai penutup, Rizki menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gibran atas dedikasi serta pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
“Terima kasih Mas Gibran atas dedikasi dan pengabdian untuk Indonesia. Pengabdianmu tidak akan pernah kami lupakan,” tutupnya.
Sebagai informasi, Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). MPR RI menyatakan telah menerima surat tersebut dan menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional.(RH/red)


































