ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Rakernis Humas Polri 2025 menyoroti urgensi pembaruan strategi komunikasi di era digital. Dalam forum tersebut, Dr. Yanuar Luqman, M.Si., Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Diponegoro, mendorong Humas Polri agar aktif membentuk opini publik dengan narasi berbasis data.
Dr. Yanuar mengingatkan bahwa kehumasan tidak boleh bersifat pasif. Ia mengkritik pola komunikasi reaktif yang hanya muncul saat isu viral. “Humas itu bukan pemadam kebakaran. Jangan tunggu viral, baru klarifikasi. Bangun narasi yang proaktif dan berbasis data agar tidak bisa dipatahkan,” tegasnya pada Selasa (6/5).
Ia menyebut keterlambatan klarifikasi sering menyebabkan framing negatif terhadap institusi. Menurutnya, media sosial memungkinkan penyebaran informasi negatif lebih cepat dari klarifikasi resmi. Humas harus bisa mengantisipasi narasi semacam itu sejak dini.
Dr. Yanuar juga menyampaikan hasil simulasi dengan teknologi AI. Ia menggunakan ChatGPT untuk menelusuri persepsi publik terhadap polisi. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi negatif tidak dominan. “Dari 10 jawaban yang muncul, hanya tiga yang negatif. Ini menandakan peluang besar untuk membangun citra positif,” ujarnya.
Menurutnya, peluang tersebut harus direspons dengan konten informatif yang berkelanjutan. Humas Polri wajib mengisi ruang digital dengan informasi faktual, tidak hanya klarifikasi. “Konten positif harus tampil lebih dulu daripada hoaks. Itulah fungsi strategi komunikasi,” tambahnya.
Dr. Yanuar mencontohkan tokoh masyarakat di Lamongan bernama Pak Purnomo. Tokoh tersebut aktif membina masyarakat dan membantu warga kurang mampu. “Kalau Pak Purnomo bisa mengayomi warga sampai ke yang terlantar, kenapa tidak itu dijadikan model di Polsek dan Polres?” katanya.
Ia menilai bahwa pendekatan sosial seperti itu memperkuat hubungan polisi dan warga. Kampanye humanis dan konsisten, menurutnya, akan membentuk opini publik yang lebih positif terhadap institusi Polri. Narasi ini akan menyeimbangkan ekspos media yang cenderung menyudutkan.
Diskusi panel itu juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak. Humas Polri perlu menggandeng akademisi, tokoh agama, dan media massa untuk menyampaikan pesan yang utuh dan terverifikasi. Tanpa sinergi, publik akan menerima informasi secara sepotong-sepotong.
“Kalau kerja komunikasi hanya dilakukan oleh internal Polri, akan berat. Harus ada kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi memperluas jangkauan pesan yang ingin disampaikan,” ucap Dr. Yanuar.(*)
