ATAPKOTA.MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya untuk mempercepat program optimalisasi lahan dan cetak sawah. Langkah strategis ini selaras dengan upaya Pemerintah Pusat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menegaskan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Percepatan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah yang dipimpin langsung Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Jumat (20/6), secara virtual dari Kantor Gubernur, Medan.
“Kami, Pemprov Sumut, sangat mendukung penuh percepatan program ini. Ini adalah bagian dari tanggung jawab besar dalam menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan nasional,” tegas Surya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa percepatan ini membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan di lapangan. Oleh karena itu, Pemprov Sumut terus mendorong pelibatan lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, pembangunan infrastruktur irigasi telah berlangsung di lahan rawa seluas 11.509 hektare dari total target 33.945 hektare tahun 2025. Sementara itu, pengerjaan pada 22.436 hektare lahan lainnya masih dalam proses konstruksi.
Sebagai bentuk kesinambungan, Pemprov Sumut juga telah melaksanakan Survei Investigasi dan Desain (SID) di 18 kabupaten/kota untuk lahan non-rawa seluas 15.811 hektare. Selain itu, enam kabupaten telah mengusulkan SID cetak sawah dengan total luas 6.000 hektare. Namun, sebagian besar masih menunggu revisi karena beririsan dengan kawasan hutan atau hak guna usaha (HGU).
“Kami berharap semua proses ini dapat berjalan lancar. Ketahanan pangan nasional adalah prioritas bersama,” tambah Surya, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Rajali.
Sementara itu, Wamentan Sudaryono mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian administrasi dan penerbitan dokumen teknis. Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret di lapangan, tanpa menunggu seluruh proses SID rampung.
“Kontrak konstruksi bisa dijalankan secara parsial. Jangan tunda karena proses teknis. Segera laksanakan jika SID sudah selesai,” ujar Sudaryono tegas.
Rakor tersebut juga diikuti oleh Sekjen Kementerian Pertanian Ali Jamil dan Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Husnain. Pemerintah berharap program ini menjadi titik balik kedaulatan pangan di tengah krisis global dan tantangan perubahan iklim.(*)
