ATAPKOTA, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengaku menerima laporan dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hampir setiap hari.
Hashim menyatakan bahwa setiap kali menerima informasi semacam itu, ia langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, untuk meminta klarifikasi.
“Kalau ada info korupsi, saya langsung telepon pimpinan BGN, minta diperiksa dan dikaji. Benar atau tidak harus dicek,” ujar Hashim dalam peluncuran Prasasti Center for Policy Studies, di Djakarta Theatre, Senin (30/6/2025).
Sebagai anggota Dewan Pembina Prasasti Center dan adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim menegaskan bahwa dirinya telah mewanti-wanti semua pihak soal potensi korupsi dalam program beranggaran besar ini.
Hashim mengingatkan, MBG menggelontorkan anggaran jumbo hingga Rp. 121 triliun dan menyasar puluhan juta warga. Ia menyebut program ini mengandung banyak “kerikil” atau potensi kesalahan yang membuka celah korupsi.
“Tentu kita sangat waspada. Ini menyangkut uang yang sangat besar. Pak Prabowo juga sudah wanti-wanti,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya pengawasan kolektif dari masyarakat dan lembaga pengkajian independen, termasuk dari think tank seperti Prasasti Center.
Hashim mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak ragu melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di lapangan.
“Kalau lihat indikasi korupsi, segera laporkan. Kita harus tanggulangi, jangan dibiarkan. Prioritas Pak Prabowo adalah memerangi korupsi sampai tuntas,” katanya.
Ia berharap Prasasti Center mampu memberi masukan berbasis sains dan data kepada BGN agar pelaksanaan MBG berjalan transparan.
“Fungsi Prasasti adalah memberi penilaian objektif dan ilmiah, agar MBG tetap pada jalur yang benar,” ujar Hashim kepada Direktur Eksekutif Prasasti, Nila Moeloek.
Menurut Kementerian Keuangan, anggaran MBG per 12 Juni 2025 telah terserap Rp. 4,4 triliun dan menjangkau 4,89 juta penerima manfaat. Namun, angka ini masih jauh dari target 82,9 juta orang.
Ketimpangan antara realisasi anggaran dan target output menjadi salah satu sumber kecurigaan publik, terlebih laporan transparansi BGN belum dipublikasikan secara rinci.(*)
