ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI), Muruarar Sirait, Selasa (1/7/2025) di Wisma Mandiri, Jakarta.
Pertemuan tersebut juga diikuti bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, membahas percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, khususnya alokasi rumah subsidi di wilayah Sumut.
Menteri PKP RI Muruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan alokasi 15.000 unit KPR FLPP subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumut. Target tersebut merupakan bagian dari realisasi nasional 350.000 unit rumah subsidi tahun 2025, yang tercatat sebagai capaian tertinggi sejak program ini diluncurkan.
“Kepala daerah memegang peran kunci untuk memastikan program ini menyentuh MBR hingga masyarakat berpenghasilan tidak tetap,” tegas Menteri PKP RI.
Ia menekankan pentingnya program ini menyasar semua kalangan, termasuk tukang becak, pedagang kecil, dan buruh harian. KPR FLPP merupakan fasilitas subsidi dari pemerintah untuk meringankan MBR memiliki rumah pertama melalui skema suku bunga tetap dan uang muka ringan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan komitmen daerah dalam mendukung program ini. Ia menginisiasi pembentukan tim monitoring-evaluasi dan memastikan Bank Sumut menjadi penyalur utama FLPP.
Bank Sumut juga akan memberikan layanan bebas biaya administrasi seperti provisi, notaris, dan biaya pengurusan dokumen bagi KPR FLPP.
Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyambut baik kolaborasi ini. Ia menegaskan siap mendorong implementasi program di Simalungun agar tepat sasaran, termasuk bagi masyarakat non-formal dan informal.
“Pemerintah kabupaten siap menyukseskan distribusi rumah subsidi, termasuk menyiapkan regulasi dan dukungan teknis,” ujar Anton.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP RI, Pemerintah Provinsi Sumut, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) turut menyaksikan penandatanganan tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan alokasi 500.000 unit rumah subsidi dalam APBN 2026, termasuk renovasi 2 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Pertemuan ini menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan layak dan terjangkau, terutama di Provinsi Sumatera Utara. (*)
