MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan langsung keluhan masyarakat terkait konflik agraria di berbagai daerah di Sumut.
Ia menyebut konflik pertanahan tersebut berdampak serius terhadap sosial, ekonomi, hingga lingkungan masyarakat.
Pernyataan ini ia sampaikan saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (3/7/2025).
“Konflik agraria di Sumut bukan perkara baru. Bahkan sering jadi janji politik setiap tahun pemilu, tapi tak kunjung selesai,” tegas Bobby.
Bobby menyebutkan, berdasarkan data Kanwil BPN Sumut, daerah ini mencatat kasus konflik agraria tertinggi secara nasional.
Terdapat 33 kasus yang mencakup 34.000 hektare lahan, dengan 20 konflik terjadi di lahan PTPN.
Konflik terjadi karena tumpang tindih klaim antara warga, perusahaan, dan hak adat.
Selain itu, persoalan muncul akibat ketidakjelasan status tanah pasca berakhirnya HGU (Hak Guna Usaha).
Gubernur berharap kunjungan Komisi II DPR RI bisa membantu menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh.
Menurutnya, perlu keterlibatan lintas kementerian dan sinergi antar-pemerintah.
“Kami butuh dukungan regulasi dan kebijakan nasional agar penyelesaian bisa dipercepat,” ujar Bobby.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, pihaknya siap memfasilitasi persoalan ini ke kementerian terkait.
Ia menegaskan, penyelesaian konflik agraria jadi bagian dari tanggung jawab nasional.
“Kami akan teruskan masukan ini ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik ini membawa hasil,” ujarnya.
Kepala Kanwil BPN Sumut, Muhammad Sri Pranoto menyampaikan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan transparansi dan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus satu visi dan tindakan.
“Kita butuh kolaborasi kuat dan transparansi penuh agar persoalan ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah dan pejabat pertanahan, antara lain: Bupati Karo Antonius Ginting; Bupati Labura Hendri Yanto Sitorus; Bupati Madina Saipullah Nasution; Bupati Humbahas Oloan P Nababan; Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor; Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo; Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas; Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe;Kepala BPN se-kabupaten/kota di Sumut. (*)
