ATAPKOTA.COM, MEDAN – Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan sindikat penipuan daring atau online scam yang beroperasi di Kota Pematangsiantar. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam penipuan terhadap sedikitnya 115 korban dengan estimasi kerugian mencapai Rp1,5 miliar.
Pengungkapan kasus itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Reserse Siber Polda Sumut, Senin (16/11/2026).
Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., menjelaskan bahwa tujuh orang yang diamankan masing-masing berinisial WA, AP, RR, HSH, IHS, IMS, dan AMS. Salah seorang di antaranya masih berusia 15 tahun.
Menurut Bayu, kelompok tersebut diduga menjalankan penipuan secara terorganisasi dengan pembagian peran berbeda, mulai dari mencari calon korban hingga mengelola sarana operasional.
Kasus ini terungkap setelah tim patroli siber memantau sejumlah akun Facebook yang menawarkan sepeda lipat dan mobil. Hasil penelusuran awal kemudian mengarahkan penyidik pada aktivitas yang diduga berkaitan dengan jaringan penipuan di Pematangsiantar.
Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengamankan tujuh orang tersebut pada 9 November 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat.
Berdasarkan keterangan kepolisian, kelompok itu diduga telah beroperasi sejak September 2026 dengan berpindah-pindah lokasi di Pematangsiantar, Parapat, dan Medan.
Bayu menjelaskan, para terduga pelaku memanfaatkan media sosial untuk menawarkan kerja sama bisnis jual beli sepeda lipat dan mobil. Tawaran tersebut disertai janji keuntungan yang diduga digunakan untuk meyakinkan calon korban agar mengirimkan sejumlah uang.
Namun, setelah dana dikirim, korban disebut tidak menerima barang maupun keuntungan sebagaimana dijanjikan. Polisi menduga kelompok tersebut kemudian memutus komunikasi dengan para korban.
Bayu juga menyampaikan bahwa sebagian orang yang diamankan pernah menjalani hukuman dalam perkara narkotika. Namun, informasi tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai keterangan kepolisian dan tidak mengubah asas praduga tidak bersalah dalam perkara yang sedang ditangani.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi memperkirakan sedikitnya 115 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp1,5 miliar. Meski demikian, baru dua orang yang disebut telah berhasil diidentifikasi dan dimintai keterangan, yakni V, warga Jakarta, dengan kerugian Rp4 juta, serta SY, warga Garut, Jawa Barat, dengan kerugian Rp3 juta.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sembilan telepon genggam Android, satu sepeda motor RX King tanpa pelat nomor, uang tunai Rp1.060.000, lima buku catatan, serta 115 kartu SIM dari berbagai operator.
Dari tujuh orang yang diamankan, enam orang dilakukan penahanan. Sementara itu, satu orang yang masih berusia 15 tahun tidak ditahan dan penanganan perkaranya dilakukan dengan melibatkan orang tua sesuai keterangan kepolisian.
Identitas anak tersebut tidak diungkapkan dalam pemberitaan ini untuk melindungi hak dan privasinya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.
Dalam perkara ini, para terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Polda Sumut menyatakan penyidikan masih dikembangkan untuk mengidentifikasi seluruh korban dan menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut.
Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran bisnis melalui media sosial, memeriksa identitas pihak yang menawarkan transaksi, dan tidak terburu-buru mengirimkan uang sebelum memastikan kebenaran informasi.
Besarnya jumlah dugaan korban dan nilai kerugian yang disampaikan polisi menjadi perhatian serius. Selain mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, penyidik perlu memastikan jumlah korban, aliran dana, serta kemungkinan pemulihan kerugian bagi masyarakat yang terdampak.(AP/red)


































