ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan. Salah satu fokus utama yaitu peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kota Pematangsiantar bahkan dinilai layak menjadi percontohan bagi daerah lain.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Samsat Pematangsiantar, Sabtu (27/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Togap menegaskan bahwa Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., memberikan perhatian serius terhadap potensi PAD yang sejatinya bisa lebih maksimal dikelola. Ia menilai Bapenda menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) andalan untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak.
“Dari catatan kita, Kota Pematangsiantar termasuk daerah dengan tingkat kepatuhan pajak yang cukup tinggi, khususnya PKB. Artinya, upaya yang sudah dilakukan cukup bagus,” kata Togap.
Data menunjukkan, rata-rata nasional penerimaan pajak dari PKB hanya mencapai 60 persen. Namun, UPTD Pematangsiantar mencatat capaian 55,82 persen atau Rp31,87 miliar dari target Rp57,069 miliar per 1 Januari hingga 23 September 2025. Karena itu, angka ini diprediksi akan melampaui rata-rata nasional pada akhir tahun.
Sekdaprov Sumut berharap capaian tersebut menjadi acuan bagi daerah lain. “Bagaimana nanti capaian ini bisa menjadi contoh,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Bapenda Pematangsiantar, Fuad Damanik, S.E., M.Si., melalui Kasubbag Tata Usaha, Sisio Swastika, S.E., menjelaskan bahwa pihaknya melayani delapan kecamatan dengan fasilitas lengkap. Fasilitas itu meliputi Sentra Pelayanan, dua bus Samsat Keliling, satu layanan di Mal Pelayanan Publik, serta pembayaran pajak pada hari Sabtu dan Minggu.
Menurutnya, berbagai inovasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran sekaligus kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan begitu, kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah akan semakin terasa.
