ATAPKOTA.COM, SUMUT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, terutama menghadapi musim penghujan yang sedang berlangsung.
Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers tentang kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (8/10/2025).
Menurut Tuahta, fokus utama BPBD Sumut mencakup tiga hal penting, yaitu kesiapsiagaan, penanganan saat terjadi bencana, dan penanganan pascabencana. Ketiganya dijalankan melalui kolaborasi lintas daerah dan lintas instansi.
“Saat ini kita memasuki musim penghujan. Karena itu, kita bersama kabupaten/kota fokus mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor,” jelas Tuahta.
Sebagai langkah penguatan daerah, BPBD Sumut telah meminta para bupati dan wali kota meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami langkah pencegahan dan evakuasi dini.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumut telah mengalokasikan bantuan senilai Rp3,5 miliar untuk memperkuat kemampuan BPBD di kabupaten/kota. “Dengan dukungan ini, kami berharap BPBD di daerah lebih tangguh menghadapi potensi bencana,” ujarnya.
Tuahta juga memastikan Pemprov Sumut siap turun langsung membantu penanganan bencana, termasuk dalam penyaluran bantuan logistik dan dukungan teknis lainnya. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas wilayah sangat penting untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Sepanjang tahun 2024, BPBD Sumut mencatat 677 kejadian bencana, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Dari jumlah tersebut, 237 kejadian merupakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi ancaman paling dominan.
Menindaklanjuti data tersebut, Gubernur Sumut mendorong seluruh kabupaten/kota menyusun Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun strategi rehabilitasi yang efektif, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi pascabencana.
“Gubernur Sumut juga mendorong daerah menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB RI maupun kementerian lain untuk memperbaiki fasilitas umum, fasilitas sosial, serta sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana,” terang Tuahta.
Lebih lanjut, ia merinci empat kabupaten penerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB RI untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 2025, dengan total dana sekitar Rp88 miliar.
- Kabupaten Serdangbedagai: untuk rehabilitasi dinding penahan tanah, box culvert, jembatan gantung, tanggul sungai, dan DAM.
- Kabupaten Padanglawas: untuk rekonstruksi jalan, jembatan, daerah irigasi, saluran air bersih (SAB), ruang kelas sekolah, rumah guru, serta fasilitas MCK sekolah.
- Kabupaten Asahan: untuk rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jembatan.
- Kabupaten Nias Utara: untuk rekonstruksi jalan, jembatan, serta tembok penahan tanah.
“Kita harap program rehabilitasi ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak,” tutup Tuahta Ramajaya Saragih. (RAP)
