ATAPKOTA.COM, SUMUT – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Utara memaparkan capaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2025.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumatera Utara, Nofiansyah, bersama para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) di Sumut, menyampaikan perkembangan kinerja fiskal serta sinergi antarinstansi dalam mengawal APBN secara transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
Hingga akhir September 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencapai Rp 12,57 triliun.
Rinciannya:
- Belanja Pegawai: Rp 7,92 triliun (77,28% dari pagu), digunakan untuk gaji, tunjangan, THR, dan gaji ke-13 ASN.
- Belanja Barang: Rp 3,81 triliun (51,73% dari pagu).
- Belanja Modal: Rp 782,25 miliar (29,75% dari pagu).
- Belanja Bantuan Sosial (Bansos): Rp 54,93 miliar (79,15% dari pagu).
Penyaluran TKD mencapai Rp 31,95 triliun atau 73,85% dari pagu, sedikit menurun dibanding periode yang sama tahun 2024 (73,98%). Dengan Rincian:
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp 21,44 triliun (80,95%).
- DAK Non-Fisik (BOS, BOK, dll): Rp 5,89 triliun.
- Dana Desa: Rp 2,85 triliun.
- Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 1,38 triliun.
- Insentif Fiskal: Rp 126,89 miliar.
- DAK Fisik: Rp 250,37 miliar (29,39%).
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 11,44 triliun kepada 192.986 debitur, atau sekitar 16,6% dari total pelaku UMKM di Sumut.
- Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan Rp 5,53 triliun kepada 99.478 debitur.
- Disusul sektor perdagangan besar dan eceran Rp 4,04 triliun kepada 63.579 debitur.
Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah tersalur sebesar Rp 548,51 miliar kepada 99.392 debitur, dengan dominasi sektor perdagangan sebesar 97,5% dari total realisasi.
Total bantuan sosial di Sumatera Utara mencapai Rp 2,71 triliun untuk 4,39 juta penerima manfaat.
- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai): Rp1,60 triliun untuk 2,91 juta penerima.
- PKH (Program Keluarga Harapan): Rp1,06 triliun untuk 1,38 juta keluarga.
- YAPI (Atensi Yatim Piatu): Rp 46,24 miliar untuk 84.605 penerima.
Total penerimaan pajak di Sumut mencapai Rp 15,2 triliun, hasil gabungan dari Kanwil DJP Sumut I dan II.
- PPh Non Migas: Rp 8,5 triliun
- PPN dan PPnBM: Rp 5,8 triliun
Dari sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan mencapai Rp 2,59 triliun.
- Bea Masuk: Rp 576,1 miliar
- Bea Keluar: Rp 1,61 triliun (utama dari ekspor sawit)
- Cukai: Rp 409,2 miliar, menurun akibat turunnya produksi hasil tembakau dan minuman beralkohol.
Kinerja PNBP di Sumut menunjukkan capaian positif dan melampaui target.
- Total PNBP: Rp 2,53 triliun atau 111,02% dari target Rp 2,28 triliun.
- PNBP Lainnya: Rp 1,25 triliun (166,26% dari target, tumbuh 9,57% YoY).
- Pendapatan BLU: Rp 1,28 triliun (83,91% dari target, tumbuh 11,45% YoY).
- PNBP dari aset, piutang, dan lelang: Rp 84,02 miliar (128,91% dari target), dengan kontribusi terbesar berasal dari hasil lelang senilai Rp 44,65 miliar.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Nofiansyah, menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dan tata kelola fiskal yang efisien.
“Kami berkomitmen menjaga transparansi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.
————-
- Penulis : Andrew T Panjaitan,ST
- Editor : Redaksi
- Sumber : Humas DJP WilSU
