ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn, didampingi Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi dan pimpinan perbankan, menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simbolis kepada para pelaku UMKM. Penyerahan dilakukan pada Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Selasa (4/11/2025).
KUR tersebut disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Sumut, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Kegiatan ini mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
Dalam sambutannya, Wesly menjelaskan, Bulan Inklusi Keuangan seharusnya dilaksanakan setiap Oktober, namun karena beberapa hal baru dapat digelar awal November. Ia menegaskan bahwa akses keuangan merupakan hak dasar masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup.
“Inklusi keuangan bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal agar tumbuh mandiri dan sejahtera,” ujar Wesly.
Wesly menambahkan, kepemilikan rekening di bank merupakan langkah awal menuju literasi keuangan yang lebih luas, termasuk asuransi, pembiayaan, dan investasi. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan yang berkelanjutan.
Ia menilai, Bulan Inklusi Keuangan bukan sekadar ajang kampanye, tetapi gerakan nasional yang bermakna besar untuk memberdayakan masyarakat secara finansial.
“Kita ingin setiap warga memiliki kesempatan yang sama tumbuh secara ekonomi,” tegasnya.
Menurut Wesly, Pemko Pematangsiantar telah menjalankan sejumlah program melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), antara lain Program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar), Hari Indonesia Menabung (HIM), One Villa One Agent (OVOA), Agen Inklusi Keuangan Syariah, serta Edukasi Pasar Modal.
Program tersebut, lanjutnya, diharapkan memperluas wawasan masyarakat, terutama pelaku usaha, mahasiswa, dan kelompok perempuan, agar mampu beradaptasi dengan sistem keuangan modern. Target nasional dalam RPJMN 2025–2029 menetapkan tingkat inklusi keuangan mencapai 91 persen pada 2025 dan 98 persen pada 2045.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Pematangsiantar Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP dalam laporannya memaparkan, inklusi keuangan termasuk 45 indikator utama pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target nasional menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Sari menyebut, realisasi capaian TPAKD Pematangsiantar cukup signifikan. Jumlah rekening pelajar naik 6 persen dari 1,92 juta pada 2024 menjadi 2,04 juta pada 2025. Selain itu, jumlah agen Laku Pandai Syariah meningkat dari target 20 menjadi 30 agen.
Capaian lainnya, jumlah investor (SID) naik 14,3 persen, dan total penyaluran KUR mencapai Rp380,8 miliar kepada 3.325 debitur UMKM. Transaksi QRIS juga meningkat 70,6 persen dengan nominal Rp268,5 miliar hingga Agustus 2025.
Kegiatan diikuti 112 peserta dari kalangan mahasiswa, TP PKK, IPEMI, BKMT, Persit KCK, dan Bhayangkari. Acara juga dirangkai dengan penyerahan santunan kematian serta kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda Kota Pematangsiantar, pimpinan perbankan, Staf Ahli Bidang Pembangunan Drs Happy Oikumenis Daely, serta sejumlah pimpinan OPD. (AK1)
