ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., melalui Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., membuka Pertemuan Uji Keterbacaan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI) 2025–2029 di Ruang Rapat Bappeda Kota Pematangsiantar, Rabu (10/12/2025).
Dalam sambutannya, Wesly menegaskan komitmen Pemko Pematangsiantar dalam memperkuat layanan PAUD Holistik Integratif sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak. Selain itu, program ini juga bertujuan menjembatani penurunan angka stunting serta memperkuat fondasi keluarga. Ia menekankan bahwa implementasi PAUD HI harus berlangsung melalui kerja nyata di setiap perangkat daerah, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
“Pelaksanaan PAUD HI tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata sesuai kewenangan masing-masing unit kerja,” ujar Wesly dalam sambutan yang dibacakan Sekda Junaedi.
Ia menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 menjadi landasan utama penyelenggaraan PAUD HI dengan tujuan membentuk anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat harus menjalankan layanan PAUD HI secara terintegrasi, sinergis, dan sesuai norma serta standar yang berlaku.
Wesly menambahkan bahwa dokumen Rencana Aksi Daerah PAUD HI Kota Pematangsiantar tidak boleh dianggap sebagai formalitas. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan demi memastikan masa depan anak-anak di daerah ini lebih terarah.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS, memaparkan bahwa layanan PAUD HI harus memenuhi kebutuhan esensial anak secara menyeluruh. Program ini mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan perawatan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Ia menyebutkan tiga dokumen utama yang menjadi acuan penyelenggaraan PAUD HI, yakni Rencana Aksi Nasional 2025–2029, Panduan Perencanaan dan Penganggaran PAUD HI, serta Pedoman Penyelenggaraan PAUD HI yang mengatur pembagian peran antar level pemerintahan serta mekanisme kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan ini dihadiri Asdep Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan, Tanoto Foundation, Tim Konsultan RAN PAUD HI, sejumlah OPD terkait, TP PKK Kota Pematangsiantar, Pokja Bunda PAUD, dan unsur akademisi.

































