ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendampingi Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Pengarahan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Papua sebagai bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua harus ditopang pengamanan kekayaan negara serta penguatan swasembada pangan dan energi hingga ke tingkat daerah.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus bekerja mengamankan seluruh kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Saya sebagai Presiden, dibantu oleh menteri-menteri, terus bekerja untuk mengamankan kekayaan negara. Kita mencari aset-aset, meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan melakukan apa yang diperlukan agar seluruh kekayaan negara dapat kita amankan dan gunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai fondasi utama pembangunan Papua. Ia menegaskan kemandirian pangan harus diwujudkan tidak hanya secara nasional, tetapi juga hingga tingkat provinsi dan kabupaten.
“Untuk aman pangan, kita harus swasembada pangan. Kita harus menjamin produksi pangan sendiri. Ini tidak hanya secara nasional, tetapi juga swasembada pangan secara provinsi, bahkan bila perlu secara kabupaten,” tegas Presiden.
Selain sektor pangan, Presiden juga menyoroti besarnya potensi energi di Papua yang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat setempat.
“Saya kira Papua memiliki sumber energi yang sangat baik. Menteri ESDM juga sudah merancang agar daerah-daerah di Papua dapat menikmati hasil energi yang diproduksi di Papua,” lanjutnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan fiskal negara dan membuka ruang pembangunan yang lebih luas bagi daerah.
“Bayangkan jika kita bisa mengurangi setengah impor, berarti ada 250 triliun rupiah. Apalagi jika bisa mengurangi hingga 500 triliun. Lima ratus triliun itu berarti setiap kabupaten berpeluang memiliki anggaran sekitar satu triliun,” ujarnya.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan target penghentian impor solar mulai tahun depan. Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta menetapkan prioritas pembangunan yang realistis dan terukur.
“Tidak mungkin semua dapat kita selesaikan sekaligus. Namun, jika kita memiliki prioritas yang jelas, maka kita akan menyesuaikannya dengan kemampuan yang bisa kita lakukan saat ini,” pungkas Presiden. (AP)
