ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap program pembangunan memberikan dampak konkret yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Jangan sampai pemerintah merasa sudah bekerja maksimal, tetapi masyarakat justru merasakan hal yang sebaliknya. Apa yang direncanakan harus sejalan dengan apa yang dirasakan masyarakat,” tegas Bobby dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan di Auditorium BPK Perwakilan Sumut, Medan, Senin (29/12).
Pemeriksaan tersebut berfokus pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Pemprov Sumut tahun anggaran 2024 hingga semester II tahun 2025. Bobby mengapresiasi pengawasan BPK Sumut dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi anggaran daerah.
Meski demikian, Bobby mengakui adanya tantangan di lapangan. Fokus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sempat terbagi akibat penanganan situasi darurat bencana. “Kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian opini. Namun, komitmen kami tetap tegak pada pelaksanaan perencanaan yang sesuai dengan LHP,” imbuhnya.
Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, menjelaskan bahwa audit Semester II 2025 mencakup pengelolaan dana Pilkada Serentak 2024 serta kesiapan infrastruktur pendidikan dasar dan menengah.
Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa data sarana pendidikan di tingkat kabupaten/kota belum sepenuhnya mutakhir dan belum sepenuhnya berbasis prioritas kebutuhan lapangan. Namun, untuk pengelolaan anggaran di KPU dan Bawaslu Sumut, BPK menyimpulkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Hadir dalam acara tersebut Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, S.H., serta jajaran pejabat pemangku kepentingan terkait. (AP)
