ATAPKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026, dengan agenda percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan konsolidasi industri perkapalan nasional.
Pemerintah menargetkan program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik permukiman nelayan, tetapi terintegrasi dengan penguatan ekosistem industri perikanan dari hulu hingga hilir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pembangunan tahap pertama telah berjalan di 65 titik. Hingga pertengahan Februari, progresnya mencapai 50 persen.
“Progres sudah 50 persen dari tahap pertama. Mudah-mudahan bisa segera selesai pada Februari,” kata Trenggono kepada wartawan di kompleks Istana.
Dalam rapat itu, pemerintah juga membahas pengelolaan terpadu sektor kelautan melalui badan usaha milik negara. Kepala Badan Pengelola Investasi BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
Menurut Dony, entitas tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan produktivitas industri perikanan sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan nasional.
“Jaladri akan fokus pada pengembangan produktivitas industri perikanan, sehingga potensi laut kita dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Dony.
Ia menambahkan, pembangunan kampung nelayan perlu dibarengi kesiapan model bisnis, termasuk kepastian penyerapan hasil produksi (offtake). Pemerintah juga mendorong penguatan industri galangan kapal sebagai bagian dari rantai pasok sektor maritim.
Konsolidasi galangan kapal direncanakan berada di bawah PT PAL Indonesia sebagai langkah memperkuat kapasitas industri nasional. Pemerintah menargetkan proses tersebut rampung dalam waktu dekat.
Dony menilai langkah konsolidasi itu berpotensi membuka lapangan kerja baru, terutama bagi lulusan teknik perkapalan dan sektor pendukung lainnya.
“Pengembangan tidak hanya di sisi hulu, tetapi juga hilir. Industri turunan perikanan akan kita dorong secara masif,” katanya.
Kebijakan ini, menurut Dony, merupakan bagian dari upaya memperkuat orientasi ekonomi berbasis sumber daya domestik. Pemerintah ingin memastikan potensi laut dan pangan nasional menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Harapannya, semakin banyak tenaga kerja terserap dan basis ekonomi kita kembali pada kekuatan sendiri,” ujar dia. (Edo/red)
