ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR — Pemerintah Kota Pematangsiantar menegaskan komitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan dalam kegiatan exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin, 4 Mei 2026, di ruang serbaguna kantor Pemko Pematangsiantar dan dihadiri Wesly Silalahi bersama Sekretaris Daerah, Junaedi Antonius Sitanggang, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum itu, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh tim auditor.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menyatakan harapan agar Pemko Pematangsiantar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun berjalan.
Sementara itu, Sekda Junaedi mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan melengkapi data pendukung yang dibutuhkan.
“Koordinasi dengan seluruh pihak terkait perlu dilakukan agar tindak lanjut berjalan optimal,” katanya.
Dari pihak BPK, Wakil Penanggung Jawab tim, Novelin Idahartaty Sitorus, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan agenda rutin tahunan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar sebelumnya telah beberapa kali memperoleh opini WTP, yang mencerminkan penyajian laporan keuangan dinilai wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Tim auditor juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan realisasi anggaran serta aspek pengelolaan keuangan lainnya.
Pengendali teknis, Fismarini, mengingatkan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu.
“Setiap rekomendasi perlu diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ketua tim pemeriksa, Lilikriana Sagala, juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama pemerintah daerah selama proses audit berlangsung.
Ia menyebutkan, tim telah melakukan pemeriksaan selama sekitar 30 hari, termasuk pemeriksaan rinci terhadap sejumlah aspek pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kota Pematangsiantar menyatakan akan memperkuat koordinasi internal guna memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sekaligus menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. (AP/red)
