ATAPKOTA.COM – Pemerintah Indonesia mulai menjajaki kerja sama strategis di sektor industri pupuk dengan Laos sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku, dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Selasa (5 Mei 2026).
Pembahasan tersebut mencuat saat Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Laos, Thongsavan Phomvihane, di Istana Wakil Presiden.
Fokus utama pembahasan adalah peluang investasi oleh PT Pupuk Indonesia di Laos, khususnya dalam pengembangan industri pupuk berbasis potas yang menjadi salah satu kebutuhan utama Indonesia.
Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Aminuddin Ma’ruf, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut dilandasi potensi saling melengkapi antara kedua negara.
“Salah satu opsi yang dibahas adalah kemungkinan investasi industri pupuk di Laos untuk mendukung kebutuhan bahan baku nasional,” ujarnya.
Laos diketahui memiliki cadangan potas yang cukup besar, sementara Indonesia masih bergantung pada impor komoditas tersebut untuk mendukung produksi pupuk dalam negeri.
Data pemerintah menunjukkan bahwa nilai impor potas dari Laos mencapai sekitar 60 juta dolar AS per tahun. Kondisi ini dinilai menjadi dasar pertimbangan untuk membangun skema kerja sama jangka panjang yang lebih efisien.
“Langkah investasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus menekan biaya produksi,” kata Aminuddin.
Selain aspek pasokan bahan baku, pemerintah juga membahas kemungkinan pengembangan pabrik pupuk di Laos sebagai bagian dari strategi hilirisasi dan penguatan rantai pasok.
Namun demikian, rencana tersebut masih berada pada tahap penjajakan awal dan akan dilanjutkan melalui pembahasan teknis antara kedua negara, termasuk keterlibatan sejumlah BUMN terkait.
Di luar sektor pupuk, peluang kerja sama juga terbuka di bidang lain seperti infrastruktur, pertambangan, dan sektor pertahanan. Pemerintah menyatakan seluruh rencana akan dikaji secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan kepentingan nasional.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas kemitraan strategis di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisi dalam sektor pangan regional. (Edo/red)
