ATAPKOTA.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas, Jombang, dalam pertemuan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (6 Mei 2026). Pertemuan ini tidak sekadar silaturahmi, tetapi juga membuka ruang komunikasi strategis antara kalangan pesantren dan pemerintah pusat.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Majelis Pengasuh PPBU, K.H. M. Hasib Wahab Chasbullah, yang akrab disapa Gus Hasib, didampingi Nyai Hj. Chisbiyah Wahab dan Nyai Hj. Mundjidah Wahab. Dalam agenda tersebut, pihak pesantren secara langsung menyampaikan undangan kepada Wapres untuk menghadiri haul ke-55 K.H. Abdul Wahab Chasbullah, tokoh nasional dan pendiri Nahdlatul Ulama.
Gus Hasib menyatakan bahwa Wapres menyambut undangan tersebut secara positif. Ia memastikan kehadiran Wapres dalam kegiatan yang akan digelar di Tambakberas, Jombang, pada 10 Mei 2026.
“Alhamdulillah, insyaallah Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia akan hadir di Tambakberas pada 10 Mei 2026,” ujar Gus Hasib usai pertemuan.
Selain undangan haul, pihak pesantren juga mendorong penguatan hubungan antara ulama dan pemerintah. Gus Hasib menilai komunikasi langsung dengan Wapres dapat menjadi jalur strategis untuk menyampaikan aspirasi pesantren.
“Kami berharap beliau dapat menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah, sehingga program-program yang ada bisa selaras dengan kebutuhan pesantren,” kata dia.
Ia menambahkan, hubungan antara ulama dan umara (pemerintah) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni kehidupan berbangsa.
Dalam pertemuan itu, keluarga besar PPBU juga menyampaikan doa dan dukungan terhadap kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap Wapres Gibran dapat menjalankan tugas negara dengan lancar dan membawa manfaat luas bagi masyarakat.
“Kami mendoakan agar beliau diberikan kemudahan, keselamatan, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah negara,” tutur Gus Hasib.
Pertemuan ini menjadi indikator menguatnya peran pesantren dalam ekosistem kebijakan nasional, sekaligus menunjukkan upaya pemerintah membangun komunikasi langsung dengan basis keagamaan di daerah. (Edo/red)
