ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Barisan Relawan Jokowi Presiden berencana melakukan perampingan struktur organisasi serta mengevaluasi kader yang dinilai tidak aktif dalam kepengurusan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil Sidang Pleno II DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden yang digelar di Park Hotel Cawang, Jakarta Timur, Sabtu, 23 Mei 2025.
Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, mengatakan langkah evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurut Willem, pembenahan internal diperlukan agar organisasi lebih efektif dalam menjalankan program dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain mengevaluasi kader yang dinilai tidak aktif, Bara JP juga berencana mendata kader yang saat ini menduduki jabatan di badan usaha milik negara (BUMN) maupun komisaris perusahaan negara.
Dalam sidang pleno tersebut, Bara JP turut menyatakan dukungan terhadap kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo di tengah dinamika global saat ini.
Willem berharap langkah pembenahan internal itu dapat memperkuat soliditas organisasi ke depan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden Boy Nababan mengatakan kepengurusan saat ini masih berada pada tahun pertama masa kerja sehingga organisasi berupaya mempercepat pelaksanaan program-program internal.
Menurut Boy, setiap perubahan struktur kepengurusan harus melalui mekanisme organisasi dan diputuskan dalam rapat pleno.
“Pergantian pengurus harus melalui rapat pleno dan mendapat persetujuan dalam forum organisasi,” ujar Boy saat dikonfirmasi pada Senin, 25 Mei 2026.
Ia menegaskan proses evaluasi dilakukan sebagai bagian dari mekanisme internal organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja kepengurusan.
Penulis : Andrew T Panjaitan,ST.
