ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan komitmennya mendukung investasi yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan Danau Toba. Salah satu investasi yang tengah menjadi perhatian ialah rencana pembangunan cable car di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang saat ini masih menunggu kepastian terkait sebagian status lahan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, saat memberikan keterangan di Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Selasa (4/8/2026).
Menurut Mixnon, masuknya investor yang berencana menanamkan modal di kawasan Danau Toba merupakan peluang yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sektor pariwisata.
“Kami menyambut baik kehadiran investor yang ingin berinvestasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba. Rencana investasi pembangunan cable car yang dikerjakan investor luar negeri bersama PT Tiga Raja Putra Persada menjadi peluang besar bagi pengembangan daerah,” ujar Mixnon.
Mixnon menjelaskan, sebagai bentuk dukungan terhadap investasi tersebut, PT Tiga Raja Putra Persada telah mengajukan permohonan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dari total kebutuhan lahan sekitar 74 hektare, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah memberikan fasilitas pembebasan BPHTB terhadap lahan seluas hampir 60 hektare yang berada di wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
Sementara itu, lahan seluas sekitar 14 hektare yang berada di Kecamatan Dolok Panribuan belum dapat diberikan fasilitas serupa karena masih menunggu kepastian regulasi.
“Secara administratif lahan tersebut berada di dua kecamatan. Untuk lahan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon sudah kami berikan fasilitas pembebasan BPHTB, sedangkan lahan di Kecamatan Dolok Panribuan masih memerlukan dasar hukum yang jelas,” jelasnya.
Mixnon mengatakan persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan kini sedang dibahas di Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Pendapatan Daerah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Simalungun tetap berupaya memberikan dukungan terhadap investasi, namun seluruh kebijakan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintah bekerja berdasarkan regulasi. Kami sangat mendukung investasi ini, tetapi setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Ia menerangkan, berdasarkan hasil koordinasi dan peninjauan lapangan yang telah dilakukan, kawasan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon telah masuk dalam wilayah KSPN Danau Toba. Sementara itu, wilayah Kecamatan Dolok Panribuan disebut masih menunggu kepastian mengenai statusnya dalam kawasan tersebut.
Mixnon menegaskan Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak memiliki niat menghambat investasi yang masuk ke daerah.
Menurutnya, apabila pemerintah pusat menetapkan status kawasan tersebut sesuai regulasi yang dibutuhkan, pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh proses administrasi yang menjadi kewenangannya.
“Kami tidak menghambat investasi. Arahan Bupati Simalungun sangat jelas, yakni memberikan kemudahan bagi investor sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bupati Simalungun juga telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memberikan pelayanan perizinan secara cepat dan transparan kepada investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Simalungun.
Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap keputusan pemerintah pusat mengenai status lahan seluas 14 hektare tersebut dapat segera diterbitkan sehingga proses pembangunan cable car dapat dilanjutkan.
Selain itu, Pemkab juga berharap PT Tiga Raja Putra Persada segera menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan agar proyek investasi tersebut dapat direalisasikan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba.(AP/red)
