ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan anggaran harus menghasilkan pertimbangan nyata dalam menentukan kebijakan pembangunan. Pesan itu disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Wali Kota, Adlan, dalam Forum Multipihak “Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA)–Layanan Kesehatan dan WASH yang Inklusif di Kota Medan” di Raflesia Room, Swiss-Belinn Gajah Mada Medan, Selasa (11/8/2026).
Menurut Rico, keterlibatan kelompok tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur administratif. Aspirasi perempuan dan penyandang disabilitas, kata dia, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas anggaran Pemerintah Kota Medan.
Ia menilai pembangunan kota yang inklusif harus memastikan kebutuhan kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan akses tetap masuk dalam perencanaan pemerintah.
Rico juga menyoroti pentingnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga pelayanan kesehatan.
Perhatian khusus diberikan terhadap persoalan lingkungan dan infrastruktur yang masih dihadapi masyarakat di kawasan pesisir Kota Medan.
“Pembangunan yang inklusif berarti tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal hanya karena kondisi lingkungan, keterbatasan fasilitas, maupun hambatan dalam memperoleh pelayanan,” tegas Rico dalam sambutan tertulisnya.
Rico juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan di Kota Medan. Menurutnya, peningkatan layanan kesehatan tidak cukup hanya diukur dari jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari kemudahan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Ia meminta fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang ramah dan mudah dijangkau oleh warga penyandang disabilitas.
Rico menilai akses yang setara menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan publik yang inklusif. Karena itu, kebutuhan masyarakat dengan keterbatasan akses perlu diperhitungkan sejak proses perencanaan pembangunan.
Dalam sambutannya, Rico juga menyoroti posisi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, perempuan memiliki pengalaman langsung dalam mengelola berbagai kebutuhan dasar keluarga.
Pengalaman tersebut, kata Rico, dapat menjadi masukan penting dalam menyusun kebijakan terkait air bersih, sanitasi, lingkungan, serta kesehatan keluarga.
Karena itu, ia menilai kontribusi perempuan perlu mendapat ruang dalam proses perumusan program pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemko Medan, lanjut Rico, terbuka terhadap masukan dan rekomendasi yang disampaikan Koalisi PRIMA maupun elemen masyarakat lainnya.
Aspirasi yang disampaikan nantinya akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029.
“ Kita ingin membangun kota yang kita cintai ini supaya semakin sehat, bersih, nyaman, dan dapat memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Forum multipihak tersebut menjadi ruang untuk membahas penguatan representasi perempuan serta layanan kesehatan dan WASH yang inklusif di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan menyatakan komitmennya untuk mempertimbangkan masukan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.(MB/red)
