ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan disiplin fiskal harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan anggaran, termasuk dalam penggunaan setiap rupiah APBN. Pemerintah mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus memperbesar ruang fiskal bagi program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, pemerintah masih menghadapi persoalan efisiensi dalam pengadaan karena kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melakukan pembelian barang secara terpisah. Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah kehilangan sebagian daya tawar ketika membeli barang dengan spesifikasi yang sama dalam jumlah besar.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.
Pemerintah akan mendorong konsolidasi pengadaan dengan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta penerapan praktik pengadaan yang dinilai lebih efisien.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025. Angka tersebut, menurut Presiden, diproyeksikan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.
Dari proyeksi tersebut, Presiden menyebut potensi efisiensi dapat mencapai sekitar Rp360 triliun.
“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil,” kata Prabowo.
Presiden menilai potensi tersebut dapat membuka ruang fiskal baru apabila efisiensi pengadaan benar-benar dapat diwujudkan dalam pelaksanaan anggaran.
Prabowo memberikan contoh pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) atau layar pintar interaktif untuk menggambarkan manfaat konsolidasi pembelian pemerintah.
Menurut Presiden, sebelumnya perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harga yang diperoleh pemerintah disebut sekitar Rp26 juta per unit.
Harga tersebut, menurut Prabowo, sudah mencakup pengiriman dan pemasangan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Perbedaan harga tersebut menjadi salah satu contoh yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan potensi penghematan ketika kebutuhan pengadaan dihimpun dan pemerintah memiliki daya tawar yang lebih besar.
Namun, perbandingan harga tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan spesifikasi barang, volume pembelian, jenis layanan, lokasi pengiriman, garansi, instalasi, serta komponen biaya lainnya agar perbandingan harga dapat dinilai secara utuh.
Untuk memperkuat sistem tersebut, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah.
Prabowo meminta dukungan DPR RI terhadap rencana tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengadaan yang lebih terkoordinasi.
“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ujar Presiden.
Dalam skema yang disampaikan Presiden, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun dalam perencanaan pengadaan. Pemerintah juga akan melakukan standardisasi spesifikasi serta menggabungkan volume kebutuhan untuk memperoleh posisi tawar yang lebih kuat.
Proses pengadaan akan didorong menggunakan sistem digital untuk meningkatkan transparansi, persaingan, dan akuntabilitas.
Presiden menilai efisiensi belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Penghematan tersebut, menurut dia, dapat menciptakan ruang fiskal tambahan untuk membiayai kebutuhan pelayanan publik.
“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita,” tutur Prabowo.
Ia mencontohkan penggunaan ruang fiskal tersebut untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, memperkuat rumah sakit, serta menyediakan peralatan kesehatan.
Dengan demikian, pemerintah menempatkan reformasi pengadaan bukan semata-mata sebagai upaya menekan harga pembelian barang, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengoptimalkan penggunaan APBN.
Meski demikian, target efisiensi hingga Rp360 triliun masih harus dilihat melalui implementasi kebijakan, realisasi pengadaan, dan besaran penghematan yang benar-benar dapat diverifikasi dalam pelaksanaan APBN.(RE/red)
