ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perekonomian daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Wesly saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD di Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jalan H. Adam Malik, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas upaya menjaga stabilitas inflasi daerah, mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta memperluas akses keuangan masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Pemko Pematangsiantar bersama KPw BI Pematangsiantar juga menandatangani komitmen bersama penerapan Website-Based Early Warning System untuk pengendalian inflasi. Selain itu, dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) TOPPIS atau Toko Pantau dan Pengendali Inflasi secara simbolis oleh Wesly bersama Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Wesly menilai pertemuan tersebut memiliki arti strategis karena TPID, TP2DD, dan TPAKD memiliki peran yang saling berkaitan dalam memperkuat perekonomian daerah.
Menurutnya, ketiga tim tersebut tidak boleh menjalankan program secara terpisah. Koordinasi harus diarahkan untuk membangun sistem ekonomi daerah yang stabil, inklusif, efisien, dan berdaya saing.
“Dalam pengendalian inflasi, kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani serta pelaku usaha,” ujar Wesly.
Untuk itu, ia meminta seluruh pihak memperkuat langkah antisipatif dan responsif melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, serta penerapan sistem peringatan dini.
Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gejolak harga dapat diketahui dan ditindaklanjuti sedini mungkin.
Sementara dalam pengembangan TP2DD, Wesly meminta digitalisasi tidak sekadar mengubah transaksi tunai menjadi non-tunai. Menurutnya, digitalisasi juga harus meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
“Digitalisasi harus diarahkan tidak hanya pada perubahan transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, melalui TPAKD, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait diminta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal, khususnya pelajar, pelaku UMKM, serta masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan.
Dalam forum tersebut, Wesly juga menyoroti pentingnya membangun budaya menabung sejak usia dini.
Ia berharap program Hari Indonesia Menabung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi keuangan pelajar sekaligus membentuk kebiasaan menabung secara berkelanjutan.
“Saya berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan semakin banyak pelajar yang memiliki rekening dan semakin baik pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal,” ujarnya.
Wesly juga meminta hasil HLM tidak berhenti pada laporan dan notulen. Ia menginginkan setiap pembahasan menghasilkan keputusan, komitmen, serta rencana tindak lanjut yang terukur.
“Saya ingin menegaskan, high level meeting ini jangan hanya menghasilkan laporan dan notulen. Saya ingin pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen, dan rencana tindak lanjut yang jelas—siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana keberhasilannya diukur,” tegasnya.
Ia kemudian meminta perangkat daerah, BI, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi.
“TPID harus terhubung dengan penguatan ekonomi daerah. TP2DD harus terhubung dengan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. TPAKD harus terhubung dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Wesly optimistis integrasi ketiga program tersebut dapat mendukung perekonomian Kota Pematangsiantar agar semakin stabil, inklusif, digital, produktif, dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan perkembangan ekonomi daerah dalam forum tersebut.
Ahmadi menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 4,70 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).
“Pada grafik pertumbuhan triwulanan, Pematangsiantar berada pada level 4,70 persen. Angka tersebut sejalan dengan Sumatera Utara sebesar 4,98 persen dan nasional sebesar 5,61 persen,” jelas Ahmadi.
Untuk pertumbuhan tahunan hingga 2025, Ahmadi menyebut Sumatera Utara mencatat pertumbuhan 4,53 persen, nasional 5,11 persen, sedangkan Pematangsiantar sebesar 4,09 persen.
Ia juga memaparkan struktur lapangan usaha yang menopang perekonomian Pematangsiantar. Sektor perdagangan besar menjadi penyumbang pangsa terbesar dengan kontribusi 30,3 persen dan pertumbuhan 7,4 persen.
Sektor industri pengolahan menyumbang 16,6 persen dengan pertumbuhan 0,6 persen, konstruksi 9,0 persen dengan pertumbuhan 6,0 persen, sedangkan transportasi dan pergudangan menyumbang 7,8 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi komponen dengan pangsa terbesar, yakni 58,6 persen dengan pertumbuhan 3,80 persen.
Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki pangsa 22,6 persen dengan pertumbuhan 0,89 persen, konsumsi pemerintah 10,8 persen dengan pertumbuhan 3,24 persen, serta Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 2,8 persen dengan pertumbuhan 7,72 persen.(AP/red)
