ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten Samosir mengusulkan anggaran sekitar Rp 83,4 miliar kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk pembangunan dan penguatan sarana pelayanan kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, S.T., saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 4–9, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemkab Samosir memaparkan sejumlah kebutuhan prioritas, mulai dari pembangunan laboratorium kesehatan, puskesmas, pengadaan alat kesehatan dan kendaraan operasional, hingga penguatan sumber daya manusia bidang kesehatan.
Vandiko mengatakan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Wamenkes ke Samosir dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Gedung Cathlab RSUD Dr. Hadrianus Sinaga.
“Tujuan kunjungan kami ke Kementerian Kesehatan adalah sebagai tindak lanjut atas kunjungan kerja Bapak Wakil Menteri Kesehatan saat peletakan batu pertama Gedung Cathlab RSUD Dr. Hadrianus Sinaga. Kami menyampaikan sejumlah usulan pembangunan sarana kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat Samosir,” ujar Vandiko.
Salah satu usulan yang disampaikan Pemkab Samosir ialah pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Kompleks Kantor Dinas Kesehatan Parbaba.
Pemkab Samosir menilai keberadaan fasilitas tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas pemeriksaan dan pemantauan kesehatan masyarakat. Kebutuhan itu juga dikaitkan dengan posisi Samosir sebagai salah satu kawasan destinasi pariwisata super prioritas.
Vandiko menyebut jumlah kunjungan wisatawan ke Samosir pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 2,4 juta orang.
“Samosir sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan tingkat kunjungan wisata tahun lalu sekitar 2,4 juta, keberadaan Labkesda sangat penting sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat maupun wisatawan,” katanya.
Menurut dia, laboratorium kesehatan dapat membantu pemerintah daerah memperkuat pemeriksaan, pemantauan, serta sistem kesehatan masyarakat agar berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Selain Labkesda, Pemkab Samosir juga mengusulkan pembangunan Puskesmas Tele di kawasan Jalan Raya Tele.
Pemkab Samosir menyebut kawasan tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu akses menuju Pulau Samosir. Perkembangan penduduk, aktivitas ekonomi pertanian, mobilitas masyarakat, serta kunjungan wisatawan dinilai ikut meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan.
Saat ini, pelayanan kesehatan di kawasan tersebut didukung oleh dua puskesmas pembantu. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan pembangunan puskesmas definitif untuk memperkuat pelayanan kesehatan di kawasan tersebut.
“Jalan Raya Tele merupakan jalur utama menuju Pulau Samosir. Di sana juga terdapat Menara Pandang Tele yang cukup banyak diminati wisatawan serta kawasan pertanian terpadu yang dijadikan sebagai lokasi sentra bawang putih Samosir. Karena itu, kebutuhan pelayanan kesehatan harus mengikuti perkembangan wilayah,” kata Vandiko.
Selain pembangunan Puskesmas Tele, Pemkab Samosir memasukkan revitalisasi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dalam usulan. Pemerintah daerah juga meminta dukungan pemenuhan alat kesehatan untuk menunjang operasional Gedung Cathlab.
Usulan DAK Fisik 2027 yang disampaikan Pemkab Samosir juga mencakup penambahan enam unit dental unit untuk enam puskesmas serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di tujuh puskesmas.
Pemkab Samosir turut mengusulkan lima unit alat pemurnian air untuk lima puskesmas, empat unit ambulans puskesmas, satu unit mobil surveilans, satu unit mobil promosi kesehatan, dan satu unit mobil Public Safety Center (PSC).
Pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan penguatan sumber daya manusia kesehatan.
Vandiko berharap tenaga kesehatan di Samosir memperoleh akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Ia juga meminta perhatian terhadap kekosongan formasi pegawai di puskesmas.
“Kami juga berharap peningkatan SDM bidang kesehatan melalui berbagai diklat. Yang tidak kalah penting adalah pengadaan pegawai baru untuk mengisi kekosongan formasi di puskesmas dalam rangka merealisasikan layanan primer, mengingat sudah lebih dari lima tahun tidak ada pengadaan,” ungkapnya.
Wamenkes RI dr. Benyamin Paulus Octavianus menyambut baik komunikasi yang dibangun Pemkab Samosir dengan Kementerian Kesehatan.
Benyamin menyampaikan bahwa pembangunan laboratorium kesehatan di daerah menjadi bagian dari penguatan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Sesuai dengan program Presiden di bidang kesehatan, di kabupaten/kota wajib dibangun laboratorium kesehatan sebagai penunjang layanan kesehatan yang maksimal, termasuk di Kabupaten Samosir,” kata Benyamin.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat dan Puskesmas di Kecamatan Harian, Jalan Raya Tele, yang direncanakan mendapat alokasi anggaran pada 2027.
“Kami menyambut baik usulan tersebut. Untuk rencana pembangunan laboratorium dan Puskesmas di Kecamatan Harian, Jalan Raya Tele, anggarannya akan dialokasikan di tahun 2027,” ujarnya.
Selain pembangunan fasilitas kesehatan, Benyamin menyatakan dukungan terhadap revitalisasi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga. Kementerian Kesehatan juga membuka peluang fasilitasi pemenuhan dokter spesialis, khususnya dokter spesialis mata dan ortopedi.
Kemenkes turut mendorong pemenuhan fasilitas penunjang berupa alat X-ray di seluruh puskesmas.
Benyamin menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar kebutuhan pelayanan kesehatan dapat ditindaklanjuti.
“Tujuan Kementerian Kesehatan adalah pelayanan yang semakin luas. Komunikasi harus semakin intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga apa yang diperlukan bisa direalisasikan. Kita mau membuat pemerataan pelayanan masyarakat. Kita harus berjuang sama-sama,” katanya.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Samosir memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan layanan kesehatan. Namun, sejumlah usulan tersebut tetap perlu melalui tahapan perencanaan, penganggaran, serta mekanisme pengalokasian DAK sesuai ketentuan yang berlaku.
Penguatan fasilitas kesehatan menjadi penting bagi Samosir, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat, tetapi juga untuk mendukung pelayanan kesehatan di tengah aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat di kawasan Danau Toba.
Dalam audiensi tersebut turut hadir Direktur Fasilitas Mutu PKP (Pelayanan Kesehatan Primer) Roy Himawan, Katimker TIBI Triya Novita Dini, Katimker DAG Biro Perencanaan Handri Huriawan, Tim Kerja PKR Husein, dan Tim Kerja Prodis Alkes.
Dari Pemkab Samosir hadir Kepala Dinas Kesehatan dr. Dina Hutapea, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dr. Iwan Hartono Sihaloho, M.K.M., serta Kabid Yankes dan SDK dr. Buha M. Purba, M.K.M.(AP/red)
