ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Simalungun siap bersinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat keterlibatan pasar tradisional dan pedagang lokal dalam rantai pasok program tersebut.
Komitmen itu disampaikan jajaran APPSI Kabupaten Simalungun saat bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Simalungun sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun, Benny Gusman Sinaga, di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas peluang keterlibatan pedagang pasar dalam penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan dapur MBG. Selain memperkuat pasokan, APPSI berharap program tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar kepada pedagang dan pelaku usaha lokal.
Ketua APPSI Kabupaten Simalungun, Sepri Ijon Saragih, mengatakan pihaknya ingin membangun komunikasi langsung dengan Pemkab Simalungun, khususnya Satgas MBG, agar potensi pasar di daerah dapat dipetakan dan dimanfaatkan.
“Terima kasih sudah menerima dan menyambut kami dengan hangat. Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus membangun komunikasi dan sinergi dengan Ketua Satgas MBG Simalungun,” ujar Sepri.
Sepri menjelaskan, APPSI Kabupaten Simalungun baru menyelesaikan Musyawarah Daerah (Musda) pada 10 Juli 2026. Salah satu hasil konsolidasi organisasi tersebut adalah pembentukan komisariat di tingkat pasar.
Dari 56 pasar yang tercatat di Kabupaten Simalungun, sebanyak 24 pasar disebut masih aktif, sementara 32 lainnya belum aktif. Hingga kini, APPSI telah membentuk 17 komisariat di sejumlah pasar.
Menurut Sepri, jaringan komisariat tersebut dapat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi hingga tingkat pedagang sekaligus memetakan potensi komoditas yang tersedia di masing-masing pasar.
“Kami ditekankan untuk terus berkoordinasi. Kami siap mengawal program MBG ini agar berjalan dengan baik di Simalungun,” katanya.
Namun, Sepri juga menyampaikan bahwa masih terdapat pedagang yang mempertanyakan manfaat ekonomi Program MBG. Menurutnya, sejumlah pedagang mengeluhkan dagangan mereka belum terserap meskipun program tersebut telah berjalan.
“Ada beberapa curhatan pedagang, dagangannya tidak laku padahal ada program MBG. Kami berharap Ketua Satgas bisa bersinergi dengan APPSI sehingga pedagang dan pasar juga dapat merasakan manfaat dari program ini,” ungkapnya.
APPSI, lanjut Sepri, siap membantu memetakan pasar, pedagang, serta komoditas yang berpotensi memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG.
Selain itu, APPSI menyampaikan rencana pengembangan gudang di sejumlah pasar untuk mendukung penyimpanan dan distribusi bahan pangan.
Sekretaris APPSI Kabupaten Simalungun, Marjo Situmorang, mengatakan organisasi tersebut mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Marjo, persoalan harga komoditas menjadi salah satu hal yang banyak disampaikan pedagang. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan pihak lain yang terlibat dalam rantai pasok dinilai penting.
“Program Presiden Prabowo kita dukung. Banyak yang disampaikan pedagang, terutama terkait harga. Gotong royong sudah kita lakukan. Di beberapa pasar juga sudah kami fasilitasi internet,” ujar Marjo.
Ia berharap persoalan yang dihadapi pedagang dapat dibahas bersama sehingga pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan program, tetapi juga membuka ruang bagi perekonomian lokal.
Menanggapi masukan APPSI, Wabup Simalungun Benny Gusman Sinaga menyambut baik rencana kolaborasi tersebut.
Benny menilai pendataan menjadi salah satu kunci dalam membangun rantai pasok bahan pangan untuk kebutuhan MBG. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui jenis komoditas yang tersedia, jumlah kebutuhan, kapasitas pasokan, hingga kemampuan masing-masing pasar.
“Harus terdata. Kalau perlu saya butuh orang di tiap pasar,” tegas Benny.
Ia meminta koordinasi antara Satgas MBG, APPSI, dan perangkat daerah diperkuat agar potensi pasar lokal dapat dimanfaatkan secara optimal.
Benny juga menilai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Simalungun perlu dilibatkan dalam pembahasan lanjutan mengenai penguatan pasar dan rantai pasok bahan pangan untuk kebutuhan MBG.
“Pertemuan ini seharusnya ada Disperindag,” katanya.
Menurut Benny, keterlibatan Disperindag diperlukan agar berbagai masukan dari APPSI dapat ditindaklanjuti secara lebih konkret, terutama berkaitan dengan data pasar, ketersediaan komoditas, distribusi, dan kebijakan perdagangan.
Ia mendorong jaringan pasar tradisional di Kabupaten Simalungun dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pasokan bahan pangan MBG selama memenuhi kebutuhan, kualitas, dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk program, tetapi juga memberikan ruang bagi pedagang lokal untuk mengambil bagian dalam rantai pasok.
Selain berkoordinasi dengan Pemkab Simalungun dan Satgas MBG, APPSI juga berencana melakukan silaturahmi serta koordinasi dengan Perum Bulog.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jejaring koordinasi terkait ketersediaan dan stabilitas bahan pangan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan MBG.
Pertemuan APPSI dan Satgas MBG Simalungun menjadi langkah awal untuk membangun pola kerja sama yang lebih terstruktur. Tantangan berikutnya adalah memastikan pendataan pasar, komoditas, volume pasokan, harga, serta mekanisme pengadaan dapat diterjemahkan menjadi kerja sama yang konkret.
Jika potensi pasar lokal benar-benar terpetakan dan terhubung dengan kebutuhan dapur MBG, program tersebut berpeluang menciptakan manfaat ganda: mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi sekaligus memperkuat perputaran ekonomi pedagang dan pelaku usaha di Kabupaten Simalungun.(AP/red)
