ATAPKOTA.COM, MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah daerah tidak boleh membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap beroperasi.
Penegasan itu disampaikan Bobby saat menerima laporan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti mengenai persoalan tempat hiburan malam (THM) di wilayah Batangserangan, Kabupaten Langkat, yang sebelumnya telah ditertibkan dan disegel pemerintah daerah.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (8/9/2026).
“Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak boleh beroperasi. Kita tindak sesuai aturan,” tegas Bobby.
Bobby meminta Pemerintah Kabupaten Langkat bersama perangkat daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status usaha yang menjadi persoalan.
Pemeriksaan, kata dia, tidak hanya menyangkut izin usaha, tetapi juga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta kesesuaian pemanfaatan lokasi dengan ketentuan tata ruang.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas sebelum mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha yang dipersoalkan masyarakat.
Bobby juga mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan memberikan izin kepada tempat usaha yang sebelumnya pernah menimbulkan persoalan serius, termasuk tempat hiburan yang pernah dikaitkan dengan adanya korban jiwa.
Menurut Bobby, dukungan pemerintah terhadap investasi tetap diperlukan, tetapi investasi harus berjalan dalam koridor hukum dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Investasi kita dukung, tetapi investasi harus sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak sesuai aturan dan mengganggu masyarakat, tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Selain aspek perizinan, Bobby meminta persoalan tata ruang di kawasan tersebut dikaji secara menyeluruh.
Pemerintah daerah perlu memastikan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kebijakan perlindungan lahan pangan apabila ketentuan tersebut relevan dengan lokasi yang dimaksud.
Bagi pemerintah daerah, pemeriksaan tata ruang menjadi bagian penting sebelum menentukan langkah penertiban maupun kebijakan lanjutan terhadap kegiatan usaha tersebut.
Untuk mendukung proses penertiban, Bobby mendorong Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan TNI.
Koordinasi diperlukan agar setiap tahapan penegakan aturan berlangsung aman, tertib, dan sesuai kewenangan masing-masing institusi.
Bobby juga menanggapi aksi demonstrasi masyarakat yang muncul terkait persoalan tersebut.
Ia menilai penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat selama dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.
“Kalau landasannya jelas sebagai aspirasi masyarakat, tentu kita dengarkan. Tetapi penyampaiannya harus tetap tertib dan jangan sampai mengganggu keamanan,” katanya.
Bobby selanjutnya menegaskan pemerintah harus menerapkan aturan secara konsisten dan tidak melakukan penegakan hukum secara tebang pilih.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat dampak sebuah kegiatan usaha terhadap masyarakat sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kita sebagai pemerintah harus bisa membedakan mana usaha yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, dan mana kegiatan yang justru menimbulkan persoalan. Semua harus berdasarkan aturan,” ujar Bobby.
Sebelumnya, Tiorita menyampaikan kepada Bobby bahwa Pemkab Langkat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah melakukan penertiban dan penyegelan terhadap tempat usaha yang dipersoalkan.
Tiorita menyebut tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi setelah penyegelan.
Ia juga menjelaskan bahwa izin awal usaha tersebut disebut berkaitan dengan karaoke keluarga. Namun, menurut laporan yang diterimanya, aktivitas usaha kemudian berkembang menjadi tempat hiburan malam.
“Setelah kita lakukan penyegelan, tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi. Dulu pengurusan izinnya hanya karaoke keluarga, Pak. Tetapi seiring waktu menjadi Tempat Hiburan Malam (THM). Sudah kami segel, tetapi mereka mencabut segelnya. Tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi setelah penyegelan. Kami punya dokumentasi foto dan video,” ujar Tiorita.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak Pemkab Langkat. Status perizinan, bentuk kegiatan usaha, serta dugaan pembukaan kembali tempat usaha setelah penyegelan tetap perlu diverifikasi melalui dokumen resmi dan keterangan dari pihak pengelola usaha.
Tiorita berharap dukungan Pemprov Sumut dapat memperkuat langkah Pemkab Langkat dalam memastikan kegiatan usaha di daerah tersebut berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby didampingi Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono, serta Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU) Ferry Indra.
Persoalan THM di Batangserangan kini tidak hanya menyentuh aspek penertiban, tetapi juga menyangkut legalitas perizinan, kesesuaian tata ruang, pengawasan pemerintah daerah, dan jaminan Kamtibmas.
Karena itu, langkah berikutnya penting diuji melalui dokumen: izin apa yang sebenarnya dimiliki usaha tersebut, apakah izin masih berlaku, bagaimana status PBG dan tata ruangnya, serta apa dasar hukum penyegelan yang telah dilakukan Pemkab Langkat.
ATAPKOTA.COM akan terus memantau perkembangan penanganan persoalan tersebut dan memberikan ruang kepada pihak pengelola usaha untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab atas informasi yang diberitakan.(AP/red)

































