ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (10/9/2026).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Seluruh fraksi DPRD Sumut menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD 2026 untuk diproses sesuai ketentuan hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Gubernur Sumut Bobby Nasution menekankan agar persetujuan tersebut segera diikuti dengan pelaksanaan program secara cepat, tepat sasaran, tertib, dan berkualitas setelah seluruh tahapan penetapan selesai.
Menurut Bobby, sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 harus dimanfaatkan secara optimal agar program yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Setelah persetujuan bersama ini, tantangan kita berikutnya adalah memastikan bahwa apa yang telah kita sepakati benar-benar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, tertib, dan berkualitas. Waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tersisa harus dimanfaatkan seoptimal mungkin,” ujar Bobby dalam rapat tersebut.
Dalam pembahasan Raperda, DPRD Sumut tidak hanya memberikan persetujuan, tetapi juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi.
Salah satu perhatian legislatif berkaitan dengan penguatan kemandirian fiskal daerah. DPRD mendorong Pemprov Sumut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan tata kelola pajak dan retribusi, serta memperkuat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Catatan lainnya menyangkut penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketahanan pangan, pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan.
Catatan tersebut menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan APBD perubahan. Sebab, keberhasilan anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan program berjalan sesuai sasaran dan menghasilkan manfaat yang terukur.
Bobby menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah mengikuti rangkaian pembahasan perubahan anggaran.
Ia menilai hubungan kerja yang produktif antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Setelah seluruh proses penetapan selesai, Bobby meminta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut segera menyiapkan langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
Berbagai rekomendasi yang disampaikan fraksi maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut juga akan digunakan sebagai bahan pengendalian pelaksanaan anggaran sekaligus evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pada periode berikutnya.
Bobby kemudian menegaskan tiga prinsip yang harus menjadi perhatian jajaran Pemprov Sumut dalam melaksanakan APBD Perubahan 2026.
Pertama, tidak boleh ada keterlambatan program yang disebabkan lemahnya koordinasi. Kedua, anggaran harus digunakan secara efektif dan tidak boleh kehilangan manfaat bagi masyarakat. Ketiga, pelayanan publik tidak boleh terganggu karena rendahnya komitmen dalam menuntaskan program.
“Mari kita jadikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara,” kata Bobby.
Meski telah memperoleh persetujuan bersama antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut, Raperda Perubahan APBD 2026 belum serta-merta menjadi Perda yang berlaku.
Raperda tersebut masih akan menjalani tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk proses evaluasi sebelum ditetapkan dan diberlakukan sebagai Peraturan Daerah.
Karena itu, percepatan yang ditekankan Gubernur Bobby Nasution pada tahap berikutnya perlu berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap seluruh prosedur penganggaran, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan APBD Perubahan 2026 bukan hanya terletak pada cepatnya anggaran dibelanjakan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, transparansi, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Sumatera Utara.(AP/red)

































