ATAPKOTA.COM, MEDAN – Persoalan tunggakan biaya pendidikan masih menjadi salah satu hambatan bagi sebagian siswa yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh ijazah mereka. Pemerintah Kota Medan merespons kondisi tersebut melalui Program Tebus Ijazah yang menargetkan 1.000 penerima bantuan sepanjang 2026.
Program yang menjadi bagian dari kebijakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap itu menyasar lulusan SD, SMP, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari keluarga tidak mampu yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan di sekolah.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan yang diperoleh ATAPKOTA.COM, sebanyak 278 siswa telah menerima bantuan untuk menyelesaikan tunggakan yang menyebabkan ijazah mereka masih tertahan di sekolah. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target 1.000 siswa penerima bantuan pada 2026.
Program tersebut masih berjalan sehingga jumlah penerima berpotensi bertambah hingga akhir tahun sesuai hasil pendataan dan verifikasi penerima.
Rico Waas sebelumnya menjelaskan Program Tebus Ijazah ditujukan untuk membantu peserta didik maupun alumni yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi belum dapat memperoleh ijazah karena masih memiliki kewajiban biaya pendidikan yang belum mampu dibayarkan keluarganya.
Besaran bantuan disesuaikan dengan bukti tunggakan yang disampaikan pihak sekolah. Nilai bantuan maksimal mencapai Rp2,5 juta untuk setiap siswa.
Tunggakan yang menjadi dasar pembayaran antara lain SPP dan biaya pendidikan lainnya sebagaimana tercatat dalam data yang disampaikan sekolah.
Dengan mekanisme tersebut, bantuan tidak diberikan berdasarkan perkiraan semata. Pihak sekolah menjadi sumber data mengenai besaran tunggakan yang harus diselesaikan sebelum bantuan diproses.
Capaian 278 penerima menunjukkan program telah berjalan sebelum target 1.000 siswa tercapai. Jika target tersebut tetap menjadi sasaran hingga akhir 2026, Pemko Medan masih memiliki sekitar 722 penerima yang harus dipenuhi.
Namun, angka penerima saja belum sepenuhnya menggambarkan dampak program. Data lanjutan mengenai berapa siswa yang telah menerima kembali ijazah setelah tunggakannya dibayarkan menjadi penting untuk melihat hasil langsung program tersebut.
Demikian pula dengan data mengenai berapa penerima yang kemudian melanjutkan pendidikan, menggunakan ijazah untuk melamar pekerjaan, atau memenuhi kebutuhan administrasi lainnya.
Program Tebus Ijazah menyentuh persoalan administrasi pendidikan sekaligus kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, pendataan dan verifikasi menjadi bagian penting agar bantuan benar-benar diterima siswa yang memenuhi kriteria.
Pemko Medan juga perlu memastikan mekanisme pengajuan, verifikasi tunggakan, penetapan penerima, hingga pembayaran kepada pihak sekolah berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, publik perlu memperoleh informasi mengenai jumlah total anggaran yang disiapkan untuk target 1.000 siswa, sumber anggarannya, serta mekanisme pengawasan terhadap pembayaran tunggakan.
Program ini pada dasarnya diarahkan agar lulusan dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi tidak terhambat mengakses ijazah karena persoalan tunggakan biaya pendidikan yang telah diverifikasi.
Bagi Pemko Medan, tantangan berikutnya bukan hanya mengejar angka 1.000 penerima. Keberhasilan program juga perlu dilihat dari apakah bantuan benar-benar membuat ijazah dapat diterima kembali oleh pemiliknya dan membuka akses bagi lulusan untuk melanjutkan pendidikan maupun memenuhi kebutuhan administrasi setelah menyelesaikan sekolah.(MB/red)

































