Bobby Nasution dan Kementerian PKP Bahas Hunian Layak, Rp 1,5 Triliun Disiapkan untuk Sumut

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Sabtu, 19 September 2026 - 12:48 WIB

4054 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor dan didampingi sejumlah OPD, Mengadakan rapat Bersama Ka Balai PKP, Apersi dan Rei mengenai program bedah rumah dari Kementrian PKP, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur, jalan Sudirman no 41 Medan, Jumat (18/9/2026)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor dan didampingi sejumlah OPD, Mengadakan rapat Bersama Ka Balai PKP, Apersi dan Rei mengenai program bedah rumah dari Kementrian PKP, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur, jalan Sudirman no 41 Medan, Jumat (18/9/2026)

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membahas percepatan penyediaan hunian layak, penataan kawasan permukiman, serta penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (18/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar program Kementerian PKP yang dialokasikan untuk Sumut dapat direalisasikan secara optimal. Ia menilai kebutuhan hunian dan penataan kawasan masih membutuhkan penanganan segera.

“Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya,” kata Bobby.

Untuk 2026, Kementerian PKP menyebut terdapat delapan program utama yang diarahkan untuk mendukung penyediaan hunian dan penataan kawasan di Sumut.

Program tersebut meliputi bedah rumah, pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).

Namun, daftar program tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan berapa jumlah rumah yang akan dibangun atau diperbaiki, lokasi penerima manfaat, maupun besaran anggaran untuk masing-masing program.

Hal itu menjadi penting karena keberhasilan program hunian tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan realisasi di lapangan.

Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian mengatakan, kementeriannya menganggarkan sekitar Rp1,5 triliun untuk berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumut pada 2026.

Teddy berharap pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan bersama Pemprov Sumut dan pemangku kepentingan lainnya.

“Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama, tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian,” ujar Teddy.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang untuk melihat lebih jauh bagaimana anggaran tersebut akan diterjemahkan menjadi program konkret.

Apakah Rp1,5 triliun tersebut seluruhnya menjadi belanja program di Sumut, atau terdapat pembagian berdasarkan jenis program? Berapa porsi untuk bedah rumah, rumah susun, sanitasi, PSU, hunian tetap pascabencana, FLPP dan KPP? Data tersebut penting agar publik dapat mengetahui bentuk manfaat yang akan diterima masyarakat.

Bobby mengatakan komunikasi antara Pemprov Sumut dan Kementerian PKP perlu diperkuat. Ia juga menyebut perlunya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi pengembang.

“Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan, kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama,” kata Bobby.

Kolaborasi antarlembaga memang diperlukan. Namun, pelaksanaannya juga membutuhkan pembagian kewenangan dan target yang jelas agar koordinasi tidak berhenti pada pertemuan dan pernyataan dukungan.

Pemprov Sumut juga perlu memastikan program tersebut menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama warga yang menempati rumah tidak layak huni, masyarakat berpenghasilan rendah, serta warga yang membutuhkan hunian tetap setelah terdampak bencana.

Dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun, transparansi mengenai penerima manfaat dan realisasi menjadi bagian penting dalam pengawasan publik.

Data yang perlu diketahui antara lain jumlah rumah yang akan dibedah, jumlah unit rumah susun, lokasi kawasan yang ditangani, jumlah penerima FLPP dan KPP, serta jumlah hunian tetap yang disiapkan bagi masyarakat terdampak bencana.

Selain itu, perlu ada informasi mengenai target waktu pelaksanaan, progres fisik dan keuangan, mekanisme penentuan penerima, serta pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj. Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM. Yulius, serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan program hunian bukan hanya besarnya anggaran yang diumumkan, tetapi berapa banyak keluarga yang akhirnya memperoleh rumah layak, kawasan yang benar-benar tertata, serta sejauh mana anggaran tersebut terealisasi sesuai sasaran.(AP/red)

Berita Terkait

SD Negeri Terus Kehilangan Siswa, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Pematangsiantar
Tahun 2027, Seluruh SMP Negeri Pematangsiantar Bakal Punya Kelas Unggulan
Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah
Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemprov Sumut Perkuat Transparansi dan Cegah Korupsi
Cegah Ancaman Narkoba Sejak Dini, Pemkab Simalungun Gelar Sosialisasi P4GN, 200 Pelajar Ikuti Kegiatan
Bobby Nasution Luncurkan Teknologi Robotik Operasi Ortopedi, Harap Masyarakat Sumut Tak Lagi Berobat ke Luar Negeri
Pemprov Sumut Targetkan RSU Haji Medan Pertahankan Akreditasi Paripurna, Mutu dan Keselamatan Pasien Jadi Prioritas
Manajemen Talenta ASN, Bupati Simalungun Lantik 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 17:17 WIB

Operasi Zebra Toba 2026, Polda Sumut Kerahkan 1.527 Personel dan Awasi 10 Pelanggaran

Selasa, 10 November 2026 - 21:56 WIB

Bobby Nasution Paparkan Program Pemerataan Pembangunan kepada Mahasiswa, Rp450 Miliar Disiapkan untuk Infrastruktur Desa

Selasa, 10 November 2026 - 21:50 WIB

Ikuti Arahan Presiden, Wapres Gibran Akan Fight di Jalur Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 20:41 WIB

TKD Simalungun 2027 Berkurang Rp 88,45 Miliar, Bupati Anton Sampaikan Nota Pengantar APBD

Selasa, 10 November 2026 - 20:40 WIB

Kapolda Sumut: Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga, Mahasiswa Diajak Bersinergi Berantas Narkoba

Selasa, 10 November 2026 - 13:05 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Pemprov Sumut dan Kodaeral I Tabur Bunga di Perairan Belawan

Selasa, 10 November 2026 - 10:01 WIB

Bobby Nasution Kendalikan Inflasi Sumut, Turun dari 4,79% Jadi 2,71%

Senin, 9 November 2026 - 17:10 WIB

Lantik 547 PNS dan Pejabat Fungsional, Wali Kota Medan Tekankan Integritas dan Pelayanan

Berita Terbaru