ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membahas percepatan penyediaan hunian layak, penataan kawasan permukiman, serta penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (18/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar program Kementerian PKP yang dialokasikan untuk Sumut dapat direalisasikan secara optimal. Ia menilai kebutuhan hunian dan penataan kawasan masih membutuhkan penanganan segera.
“Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya,” kata Bobby.
Untuk 2026, Kementerian PKP menyebut terdapat delapan program utama yang diarahkan untuk mendukung penyediaan hunian dan penataan kawasan di Sumut.
Program tersebut meliputi bedah rumah, pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).
Namun, daftar program tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan berapa jumlah rumah yang akan dibangun atau diperbaiki, lokasi penerima manfaat, maupun besaran anggaran untuk masing-masing program.
Hal itu menjadi penting karena keberhasilan program hunian tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan realisasi di lapangan.
Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian mengatakan, kementeriannya menganggarkan sekitar Rp1,5 triliun untuk berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumut pada 2026.
Teddy berharap pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan bersama Pemprov Sumut dan pemangku kepentingan lainnya.
“Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama, tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian,” ujar Teddy.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang untuk melihat lebih jauh bagaimana anggaran tersebut akan diterjemahkan menjadi program konkret.
Apakah Rp1,5 triliun tersebut seluruhnya menjadi belanja program di Sumut, atau terdapat pembagian berdasarkan jenis program? Berapa porsi untuk bedah rumah, rumah susun, sanitasi, PSU, hunian tetap pascabencana, FLPP dan KPP? Data tersebut penting agar publik dapat mengetahui bentuk manfaat yang akan diterima masyarakat.
Bobby mengatakan komunikasi antara Pemprov Sumut dan Kementerian PKP perlu diperkuat. Ia juga menyebut perlunya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi pengembang.
“Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan, kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama,” kata Bobby.
Kolaborasi antarlembaga memang diperlukan. Namun, pelaksanaannya juga membutuhkan pembagian kewenangan dan target yang jelas agar koordinasi tidak berhenti pada pertemuan dan pernyataan dukungan.
Pemprov Sumut juga perlu memastikan program tersebut menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama warga yang menempati rumah tidak layak huni, masyarakat berpenghasilan rendah, serta warga yang membutuhkan hunian tetap setelah terdampak bencana.
Dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun, transparansi mengenai penerima manfaat dan realisasi menjadi bagian penting dalam pengawasan publik.
Data yang perlu diketahui antara lain jumlah rumah yang akan dibedah, jumlah unit rumah susun, lokasi kawasan yang ditangani, jumlah penerima FLPP dan KPP, serta jumlah hunian tetap yang disiapkan bagi masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, perlu ada informasi mengenai target waktu pelaksanaan, progres fisik dan keuangan, mekanisme penentuan penerima, serta pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj. Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM. Yulius, serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan program hunian bukan hanya besarnya anggaran yang diumumkan, tetapi berapa banyak keluarga yang akhirnya memperoleh rumah layak, kawasan yang benar-benar tertata, serta sejauh mana anggaran tersebut terealisasi sesuai sasaran.(AP/red)

































