ATAPKOTA.COM, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi BB pada 2026. Untuk mengejar target tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memperkuat kinerja dan akuntabilitas secara terukur serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat Akselerasi Peningkatan SAKIP Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (25/9/2026).
Surya mengatakan peningkatan predikat SAKIP harus disertai target yang jelas dan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki sasaran capaian untuk setiap periode agar perbaikan kinerja tidak berjalan tanpa arah.
“Saya minta 2026-2027 harus meningkat menjadi BB, 2028-2029 jadi A, kita harus punya target, kalau tidak ini akan mandek terus di situ-situ saja,” kata Surya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, nilai SAKIP Pemprov Sumut pada 2025 masih berada pada predikat B. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Sumut untuk melakukan penguatan kinerja dan akuntabilitas pada seluruh perangkat daerah.
Pada tingkat OPD, tiga perangkat daerah tercatat memperoleh predikat AA, yakni Bapperida, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat. Sementara itu, tujuh OPD berada pada predikat A, termasuk Diskominfo dan BKAD.
Selanjutnya, sebanyak 16 OPD berada pada predikat BB dan enam OPD memperoleh predikat B.
Surya meminta seluruh OPD lebih serius memperbaiki kinerja dan akuntabilitas. Salah satu langkah yang ditekankan adalah mempercepat tindak lanjut terhadap rekomendasi Inspektorat yang berkaitan dengan indikator penilaian SAKIP.
“Kita tidak punya banyak waktu lagi, segera tindaklanjuti rekomendasi yang diberikan agar indikator-indikator penting untuk nilai SAKIP bisa kita penuhi. Ini salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” tegas Surya.
Menurutnya, peningkatan SAKIP tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian predikat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan program pemerintah berjalan dengan perencanaan, pengukuran, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Sementara itu, Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendukung peningkatan nilai SAKIP.
Strategi tersebut meliputi percepatan tindak lanjut rekomendasi, penetapan batas waktu penyelesaian, penunjukan Person in Charge (PIC) pada setiap tindak lanjut, serta membangun kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk pengembangan sistem akuntabilitas dan kinerja.
“Kita akan coba bekerja sama dengan Jabar untuk membangun sistem yang lebih baik, sistem yang bisa memenuhi kebutuhan kita terkait akuntabilitas dan kinerja. Kami optimis ini akan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan target kita bisa tercapai,” ujar Sulaiman.
Pemprov Sumut selanjutnya mendorong setiap OPD memastikan rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti sesuai batas waktu. Penguatan koordinasi dan pemantauan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target predikat SAKIP yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.(AP/red)
