ATAPKOTA.COM, SOLOK — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas yang terdampak sekaligus memastikan proses pemulihan dapat segera dilakukan, terutama terhadap akses utama dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
Saat meninjau sejumlah lokasi, Gibran meminta pemerintah mempercepat pemulihan jalan dan jembatan yang terdampak agar mobilitas warga serta distribusi bantuan dapat kembali berjalan.
“Prioritas sekarang, akses utama harus segera pulih. Kita pastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan bisa kembali berjalan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujar Gibran.
Salah satu infrastruktur yang ditinjau Wapres adalah Jembatan Arosuka yang menjadi akses penghubung Kota Padang dengan Kabupaten Solok.
Gibran meminta kebutuhan sarana dan prasarana jembatan serta ruas jalan di sekitarnya yang terdampak banjir segera ditangani.
“Akses utama jalan dan jembatan harus dipulihkan secepat mungkin. Utamakan juga aspek keselamatan warga yang melintas,” tegasnya.
Menurut Wapres, pemulihan akses penghubung antardaerah menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi bantuan dan aktivitas pemerintahan.
Dari Jembatan Arosuka, Wapres kemudian meninjau Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang turut terdampak banjir bandang.
Gibran meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan.
Banjir bandang yang terjadi pada Senin malam (21/9/2026) dilaporkan berdampak terhadap sedikitnya 12 bangunan perkantoran di Kabupaten Solok.
Pendataan diperlukan untuk menentukan penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi masing-masing fasilitas.
“Untuk fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang terdampak, segera didata, mana yang membutuhkan penanganan darurat, mana yang membutuhkan perbaikan permanen. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti,” kata Gibran.
Wapres menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Material seperti lumpur, pasir, batu, kayu dan longsoran juga harus segera dibersihkan dari akses masyarakat.
Selain jalan dan jembatan, penanganan juga mencakup kawasan permukiman, lahan pertanian, rumah ibadah, fasilitas umum dan kantor pemerintahan.
Menurut Gibran, penanganan perlu dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi agar aktivitas masyarakat, distribusi bantuan serta pelayanan dasar dapat kembali berjalan.
Dalam rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang di Posko Utama, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai menjadi prioritas dalam tahap pemulihan.
Salah satunya adalah pembangunan sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Pemerintah daerah juga mengusulkan perbaikan fasilitas pemerintahan, lahan pertanian, rumah warga dan masjid yang terdampak.
“Rencana pembangunan sabo dam ke depan ini penting. Selain itu, perbaikan gedung kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik, perbaikan sawah, rumah dan masjid,” ujar Jon Firman.
Percepatan pemulihan berbagai sektor tersebut diharapkan dapat mengembalikan akses dan layanan dasar masyarakat serta mendukung pemulihan aktivitas warga secara bertahap setelah bencana.(RE/red)
