ATAPKOTA.COM, MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menegaskan proyek perubahan yang disusun peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) harus diterapkan secara nyata di unit kerja.
Menurut Timur, proyek perubahan tidak boleh berhenti sebagai persyaratan pendidikan dan pelatihan. Implementasinya harus memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Timur saat membuka PKA dan PKP Tahun 2026 di Aula Beringin Lantai 5 Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Ngalengko Nomor 1, Medan, Senin (28/9/2026).
“Pelatihan kepemimpinan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN). Aparatur tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, membangun kolaborasi, serta beradaptasi terhadap perubahan,” kata Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Timur menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian peserta selama mengikuti pelatihan dan setelah kembali ke unit kerja.
Pertama, integritas. Timur mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia meminta peserta menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, bekerja secara transparan, serta menghindari praktik yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi.
Kedua, orientasi pada hasil. Menurut Timur, aparatur tidak boleh hanya berfokus pada rutinitas maupun penyelesaian administrasi.
Setiap pekerjaan harus memiliki manfaat dan menghasilkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat.
Ketiga, inovasi dan kolaborasi. Timur mengatakan kompleksitas persoalan pemerintahan membuat penyelesaian masalah tidak selalu dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah.
Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu bekerja lintas sektor, memanfaatkan teknologi dan data, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Saya berharap dari pelatihan ini lahir pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu menyederhanakan proses kerja, mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi anggaran dan menghadirkan inovasi di unit kerja masing-masing,” ujarnya.
Timur secara khusus mengingatkan peserta agar proyek perubahan yang disusun tidak sekadar menjadi bagian dari proses penilaian dalam pendidikan dan pelatihan.
“Proyek perubahan bukan merupakan seremoni di diklat, tetapi benar-benar digunakan dan diterapkan di organisasi setelah nanti selesai mengikuti Diklat PKA maupun PKP,” tegasnya.
Ia berharap peserta membawa semangat baru setelah kembali ke unit kerja masing-masing.
Timur mendorong para peserta bekerja lebih cepat, tepat dalam mengambil keputusan, mampu menyelesaikan persoalan, serta semakin nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Keberagaman asal peserta ini menjadi kekuatan tersendiri. Di sinilah ruang untuk saling belajar, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Mari kita bangun birokrasi Sumatera Utara yang profesional, berintegritas, inovatif dan berorientasi pada hasil,” ajaknya.
Kepala BPSDM Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan pelaksanaan PKA dan PKP Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi manajerial aparatur, khususnya pejabat administrator dan pejabat pengawas.
“Selain peningkatan kompetensi, pelatihan juga menjadi wadah untuk memperkuat jejaring kepemimpinan dan kolaborasi lintas instansi antara peserta, tenaga pengajar, coach, mentor dan penguji,” katanya.
Agustinus menjelaskan, PKA dan PKP Tahun 2026 diikuti 288 peserta, terdiri atas 154 peserta PKA dan 134 peserta PKP.
Peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta instansi vertikal.
Kedua program pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 18 Desember 2026.
Pembukaan kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib, serta kepala BKPSDM kabupaten/kota.
Melalui pelaksanaan PKA dan PKP tersebut, Pemprov Sumut mendorong peserta tidak hanya memperoleh peningkatan kompetensi kepemimpinan, tetapi juga menghasilkan perubahan yang dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi organisasi serta masyarakat.(AP/red)
