ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kualitas pelayanan BPJS Kesehatan terus ditingkatkan, termasuk dengan memangkas waktu antrean dan memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan yang baik tanpa perlakuan berbeda.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan arahan tersebut seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” ujar Budi.
Budi mengatakan Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap kesetaraan pelayanan di rumah sakit.
Pemerintah, kata dia, memastikan rumah sakit tidak membedakan pelayanan antara peserta BPJS Kesehatan dan pasien umum.
“Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” katanya.
Arahan tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan sekaligus perbaikan pengalaman pasien ketika mengakses fasilitas kesehatan.
Selain kualitas pelayanan, rapat tersebut turut membahas keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Budi mengatakan BPJS Kesehatan membutuhkan kepastian mengenai kondisi keuangan untuk memastikan program pelayanan kesehatan dapat terus berjalan.
Menurutnya, Menteri Keuangan telah memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan pembiayaan BPJS dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Teman-teman dari BPJS juga menanyakan, Pak kita butuh kepastian dari sisi keuangannya terjaga. Kebetulan di sini juga ada Pak Menkeu. Pak Menkeu juga sudah memberikan kejelasan bagaimana ke depannya BPJS ini selama pelayanannya baik ke masyarakat, masyarakat juga membutuhkan, keuangannya nanti akan dipastikan terjaga,” ujar Budi.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan peningkatan kualitas layanan perlu mempertimbangkan sejumlah perkembangan dalam sistem kesehatan.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit, serta meningkatnya utilisasi pelayanan kesehatan.
Prihati juga menyebut BPJS akan melakukan sejumlah perbaikan, termasuk dalam pengawasan terhadap potensi fraud dalam pelayanan serta perubahan pendekatan pembiayaan dan pelayanan.
“Beberapa hal kecil kita akan perbaiki, fraud dalam pelayanan dan ini juga penting perilaku yang volume based. Kita akan geser ke value based,” kata Prihati.
Menurut Prihati, pergeseran pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan pelayanan semakin sesuai dengan kebutuhan peserta dan diberikan secara tepat sasaran.
“Ini kita akan tegakkan ke depan untuk bisa value based dan itu juga yang kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Arahan Presiden tersebut menempatkan peningkatan kualitas pelayanan, pemangkasan antrean, kesetaraan perlakuan terhadap peserta, serta keberlanjutan pembiayaan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).(AP/red)
