ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan digitalisasi layanan publik di bidang hukum serta penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Indonesia.
Supratman mengatakan Kementerian Hukum akan segera meluncurkan sistem digitalisasi layanan yang memungkinkan berbagai proses perizinan dan pelayanan publik dilakukan secara daring.
Menurutnya, digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong semakin banyak layanan publik tersedia secara digital.
“Yang pertama adalah terkait proses digitalisasi di Kementerian Hukum yang akan segera kita launching di mana semua nanti akan seluruh proses perizinan layanan publik di Kementerian Hukum itu akan dilakukan secara online,” ujar Supratman seusai pertemuan.
Selain digitalisasi, Supratman melaporkan perkembangan pembentukan Posbankum yang kini disebut telah mencapai sekitar 83.960 pos di tingkat desa dan kelurahan.
Posbankum menjadi salah satu sarana layanan hukum di tingkat masyarakat. Kementerian Hukum sebelumnya menjelaskan bahwa Posbankum memiliki fungsi antara lain memberikan konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi, serta rujukan kepada advokat.
Menurut Supratman, dari puluhan ribu Posbankum tersebut telah masuk sekitar 16.000 aduan. Ia menyebut sekitar 14.000 perkara di antaranya dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi.
“Saya sampaikan kepada Bapak Presiden dari 83.000 sekian posbankum yang sudah terbentuk, jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus, yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000,” katanya.
Supratman menjelaskan, sebagian perkara tersebut diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice sehingga tidak seluruhnya berlanjut ke proses peradilan.
Ia memperkirakan mekanisme tersebut berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp1,2 triliun apabila dibandingkan dengan proses penyelesaian 14.000 perkara melalui pengadilan.
“14.000 kasus yang tadinya ini kasus seharusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi Alhamdulillah dengan keberadaan Posbankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restorative justice,” ujar Supratman.
Selain perkara yang diselesaikan melalui mediasi, sekitar 2.000 kasus lainnya disebut akan diteruskan melalui layanan bantuan hukum secara gratis.
Pemerintah menyatakan layanan tersebut ditujukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum tetap memperoleh akses terhadap bantuan, khususnya pada tahap awal penyelesaian persoalan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Supratman juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo mengenai pembenahan tata kelola pemerintahan.
Menurut Supratman, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah memperkuat tata kelola yang bersih.
“Tadi saya mendapat petunjuk dari Bapak Presiden. Intinya Presiden menginginkan seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk hari ini kami bersama-sama dengan Mendiktisaintek, kemudian Kepala BRIN dan juga Kepala BNN, inti pesan Bapak Presiden yang pertama adalah pemerintahan yang kami pimpin semua dalam bentuk Kementerian dan Lembaga itu semua harus bersih-bersih,” pungkasnya.
Pembenahan tersebut berlangsung bersamaan dengan agenda transformasi digital pemerintahan yang lebih luas. Presiden sebelumnya menekankan bahwa layanan yang memungkinkan perlu tersedia secara digital agar masyarakat tidak terbebani antrean dan prosedur birokrasi yang panjang.(RE/red)

































